ANALISIS FIQH SIYASAHTERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung)

Dwiki, SULISTYONINGRUM (2024) ANALISIS FIQH SIYASAHTERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Kasus kematian anak yang diduga akibat gagal ginjal akut menjadi persitiwa luar biasa dalam dunia kesehatan di Indonesia pada pertengahan tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen (DEG) dalam obat sirup penurun demam yang dikonsumsi oleh anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan setidaknya tercatat 326 anak dari 27 provinsi di Indonesia meninggal dengan gejala gagal ginjal akut. Peristiwa tersebut menyorot badan pengawas obat dan makanan yaitu BPOM. Rumusan maslah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung? dan bagaimana implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Sri Wulan Mega yang menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BPOM Kota Bandar Lampung. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampug sudah terlaksana. Pengawasan yang dilakukan BPOM Kota Bandar Lampung terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut mencangkup pengawasan produksi, distribusi dan konsumsi. Pengawasan post market merupakan pengawasan terhadap obat yang telah beredar di kalangan masyarakat. Secara praktik, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM kurang maksimal, sehingga masih banyak kekurangan baik pada tahap pre market maupun post market. Faktor yang menjadi alasan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah kurangnya sumber daya manusia, fasilitas dan transportasi hal tersebut dimanfatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga terdapat peredaran obat yang berbahaya bagi kesehatan yang beredar di kalangan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar terbentuknya sebuah lembaga yang berperan mengawasi peredaran obat dan makanan yaitu BPOM. Untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut harus adanya timbal balik antara lembaga pemerintah dan warga masyarakat. Pengawasan post market merupakan pengawasan terhadap obat yang telah beredar di kalangan masyarakat. Secara praktik, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM kurang maksimal, sehingga masih banyak kekurangan baik pada tahap pre market maupun post market. Kata Kunci: Obat Sirup, Gagal Ginjal, BPOM.

Actions (login required)

View Item