IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP BADAN USAHA MILIK PEKON PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

ALBERT, SANJAYA (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP BADAN USAHA MILIK PEKON PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sayangnya, beberapa BumDes belum dapat berjalan secara optimal, seperti halnya yang terjadi di BumDes Pekon Kenali. Rumusan masalah dalam penelitian ii adalah bagaimana implementasi Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap BUMDes JEJAMA Pekon Kenali, serta pandangan fiqh siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap BUMDes JEJAMA Pekon Kenali, serta pandangan fiqh siyasah terhadap hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta�fakta dan sifat-sifat populasi mengenai Penerapan Atau Pelaksanaan Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Tranmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015. Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu Penelitian Lapangan atau field research. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu BumDes belum cukup melayani masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dari upaya pemerintah mensejahterakan masyarakat melalui permnedesa masih saja mengalami sejumlah kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Pengelolaan BUMDes dalam perspektif Fiqh siyasah dusturiyah berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dengan negara yang bertugas mengatur tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dari dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis. Pembahasan kostitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat. Namun dalam pengelolaan BumDes belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran, serta pemahaman dan keterampilan pengelola maupun aparat pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan secara baik. Oleh karena itu, keberadaan BumDes ini, belum bisa mensejahterakan masyarakat di Pekon Kenali secara keseluruhan. Kata Kunci : BumDes, Implementasi, Peraturan.

Actions (login required)

View Item