PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi pada Kantor DPRD Kota Bandar Lampung)

Adinda, Jeni Arita (2024) PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi pada Kantor DPRD Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, salah satunya dalam pembentukan peraturan daerah khususnya pada Kota Bandar Lampung. Setiap daerah berhak membentuk produk hukum sendiri (Perda), dimana DPRD memiliki tiga pelaksanaan fungsi, salah satunya adalah pelaksanaan fungsi legislasi yakni pelaksanaan fungsi membuat peraturan daerah bersama kepala daerah. DPRD Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Daerah harus membentuk perda yang baik sesuai dengan keadaan masyarakat daerahnya. Di Kota Bandar Lampung, kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dianggap belum optimal karena dalam pembentukan peraturan daerah masih banyak inisiatif dari pemerintah daerah dikarenakan beberapa perda yang masih belum sesuai dengan peraturan di atasnya. Beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung, dan bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung, dan pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung dalam perspektif dusturiyah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu obserasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik, dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat. Hal ini disebabkan karena maksimal pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan daerah Kota Bandar Lampung mengalami kesulitan dalam menentukan skala prioritas terhadap usul raperda karena mengingat adanya pembatasan jumlah raperda yang dapat dibahas kedalam propem perda, Raperda itu banyak yang masuk pada saat semua raperda yang masuk dan semuanya mendesak. Pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan usul inisiatif dalam prespektif fqih siyasah, DPRD Kota Kota Bandar Lampung secara pelaksanaan fungsional dapat disebut sebagai as-shultah at-tasyri’iyah. Sesuai dengan tugas Ahlu Halli wal Aqdi yang membuat suatu peraturan hukum.

Actions (login required)

View Item