TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

Alfi, Khoirunnisa (2024) TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (15MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

ABSTRAK Pajak bumi dan bangunan adalah sebagai salah satu komponen yang mendukung dan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana yang akan diterima oleh daerah. Oleh karena itu, pajak bumi dan bangunan perlu mendapat perhatian yang serius terutama dari pemerintah desa dalam mengingat pentingnya kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pembiayaan pembangunan, akan tetapi di Desa Serdang masih adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak dalam 5 tahun terakhir pembayaran PBB masih relatif kecil dengan persentase di bawah 50% dan target realisasi PBB tidak pernah tercapai dalam setiap tahunnya maka perlu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan untuk mengaturnya dan peran Pemerintah Desa juga dalam mewujudkan wajib pajak taat membayar pajak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan ialah terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal karena masih ada kendala kurang terimplementasinya Pasal 14 ayat (3), Pasal 10 Ayat (1) dan (2) di Desa Serdang. Ada juga beberapa faktor penghambat lain seperti, 1) Perumahan yang masih atas nama pengembang atau Developer dan yang mengontrak tidak mau membayar karena bukan atas namanya, 2) Penduduk tidak berdomisili di Desa Serdang tetapi dia memiliki tanah disini sedangkan Perangkat Desa kesulitan untuk mendapatkan alamat wajib pajak tersebut. Berdasarkan tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan iv Perdesaan dan Perkotaan kurang maksimal dalam menjalankan amanah dimana kurang terimplementasinya Pasal 14 ayat (3) yang seharusnya dikenakan sanksi atau denda bagi yang tidak membayar tetapi yang terjadi di Desa Serdang tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak Desa Serdang oleh Pemerintah Desa dan kurang terimplementasinya Pasal 10 Ayat (1) dan (2) di Desa Serdang yakni tidak keluarnya SPPT disebabkan wajib pajak yang tidak mendaftarkan dahulu objek pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Desa, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item