TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (Studi Pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan)

MUHAMAD, AFIFUDIN (2024) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (Studi Pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Adapun rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah menggunakan teori Suharsimi Arikunto. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi, teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), klasifikasi, interprestasi dan sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif. Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. iii Pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengawasan terhadap peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Dan telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan Fiqih Siyasah Tanfidziyah yang sudah amanah menanggung manfaat bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi tanggung jawab, dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, dengan adanya laporan kerja dari walikota dan rencana anggaran sehingga terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kata kunci: DPRD, Fiqih Siyasah, fungsi pengawasan

Actions (login required)

View Item