PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH KERNET PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

DEWI, FATMAWATI (2024) PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH KERNET PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (12MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

ABSTRAK Upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Pemberian upah juga harus memenuhi rukun dan syarat, kejelasan serta kelayakan, namun dalam praktik pengupahan yang terjadi pada kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, adanya ketidakjelasan dalam penetapan upah yang akan diterima dan terjadi penangguhan upah yang diberikan kepada kernet kelapa tersebut. Dari permasalahan inilah peneliti tertarik untuk meneliti terkait sistem pembayaran upah kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Rumusan Masalah dalam dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana pembayaran upah kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 2.) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui system pembayaran upah-mengupah kernet kelapa yang dilakukan di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penentuan upah kernet kelapa. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang ditemukan adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (Interview), dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa upah kernet dilakukan dengan pemberian upah setelah pekerjaan selesai dengan sistem harian, atau dalam pelaksanaannya upah diberikan beberapa hari setelah pekerjaan selesai sehingga merugikan salah satu pihak. Tinjauan hukum ekonomi syariahnya belum sesuai karena adanya penundaan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga mudharadnya lebih besar dari pada manfaatnya. Maka praktik upah-mengupah tersebut batal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sahnya Ujrah. Kata Kunci : Upah, Upah Kernet, Hukum Ekonomi Syariah

Actions (login required)

View Item