PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan)

ROLI, AHMAD AKBAR (2024) PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Latarbelakang penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara awal yang penulis lakukan kepada pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan di desa Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan. Dimana adanya indikasi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat sah pembuatan perjanjian perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan di desa Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan menurut pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di desa Pelangki kecamatan Muaradua kabupaten OKU Selatan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam penentuan sampel, penulis menggunakan teknik Proposive Sampling, selanjutnya untuk menganalisis penulis menggunakan metode deskriftif analisis dengan cara menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan dalam pelaksanannya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 KHI dan Pasal 147 KUHPerdata sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki tidak dapat diterima dan tidak sah secara hukum. Kemudian menurut pandangan hukum Islam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri di desa Pelangki, merupakan sebuah perikatan (aqad), dimana adanya ijab atau penawaran yang diajukan dari pihak pertama dan adanya kabul atau jawaban persetujuan yang diberikan mitra „aqad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Kemudian dalam ijab dan kabul yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak sudah dibuat berdasarkan atas persetujuan bersama. Tetapi dalam KHI perjanjian perkawinan ini tidak dapat disahkan sebagai sebuah perjanjian perkawinan melainkan perjanjian umum biasa, dikarenakan dalam pelaksanaan pembuatannya tidak memenuhi unsur syarat sah pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KHI. Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif.

Actions (login required)

View Item