IMPLEMENTASI PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

Agus, Tomi Wijaya (2024) IMPLEMENTASI PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Kegiatan meminta sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya sering kali dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan sebagai mata pencarian mereka, sehingga hal ini yang menimbulkan pengelolaan dana masjid tidak optimal dan kegiatan sumbangan masjid berlangsung sangat lama dan sangat mengganggu aktivitas lalu lintas. Pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid ini tengah dilakukan oleh masyarakat di beberapa titik jalan raya Kabupaten Lampung Tengah, tentu hal ini sangat bertolak belakang dan melanggar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang larangan meminta sumbangan, yaitu yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 pada Ayat 1 berbunyi ―setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang‖. Melihat kondisi dan situasi jalan raya tidak begitu lebar tentu akan berpotensi pada kecelakaan, menganggu ketertiban umum, dan kemacetan. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis, yakni penelitian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya berjalan kurang maksimal, karna kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dan tidak mendapatkan perizinan secara resmi dan tertulis dari pemerintah setempat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Secara Fiqh Siyasah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini sebagai bentuk nyata pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lampung tengah. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum berjalan sesuai dengan konsep fiqh siyasah dikarenakan pemerintah tidak memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan kepentingan umum yang dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan dapat menggangu ketertiban umum. Kata Kunci: Sumbangan, Pembangunan, Masjid.ABSTRACT Activities asking for donations for the construction of mosques carried out on highways are often exploited by some people who do not have jobs or income for their livelihood, so this results in the management of mosque funds not being optimal and mosque donation activities taking a very long time and greatly disrupting traffic activities. cross. Collecting donations for the construction of this mosque is being carried out by the community at several points on the Central Lampung Regency highway, of course this is very contradictory and violates the policy made by the government regarding the prohibition on asking for donations, which is regulated in Article 23 of the Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 2018 in Paragraph 1 states "every person or entity is prohibited from asking for donations on roads, public transportation, homes, offices and other public places without written permission from the authorized official". Seeing that the condition and situation of the highway is not very wide, it certainly has the potential for accidents, disrupting public order and traffic jams. This type of research is field research (Field Research) with the nature of descriptive analytical research, namely research that seeks to explain and describe a symptom, event, event that is occurring at the present time. The data collection method used is through observation, interviews and documentation. The results of this research indicate that the implementation of Article 23 of Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace regarding the Practice of Collecting Mosque Donations on Highways is not optimal, because this activity is a prohibited activity and does not obtain official and written permission. from the local government in accordance with the procedures stipulated in the Law. In terms of Fiqh Siyasah, Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Public Peace is a concrete form of the government in carrying out its duties and obligations for the sake of creating public order and tranquility in the people of Central Lampung. However, in its implementation, this policy has not been implemented in accordance with the concept of fiqh siyasah because the government has not paid attention to and managed issues related to the public interest which could pose a danger to society and could disrupt public order. Keywords: Donations, Development, Mosque.

Actions (login required)

View Item