ANALISIS SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)

DITA, VALENCIA (2024) ANALISIS SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara merupakan kegiatan yang harus dilakukan karena permasalahan kinerja pegawai adalah hal yang dirasakan secara langsung terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan publik di bidang pertanahan yang dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, menurut data dari Ombudsman sepanjang tahun 2022 Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung menjadi instansi yang paling banyak menerima laporan yaitu terkait pelayanan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dan bagaimana implementasi pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPN Kota Bandar Lampung pada program PTSL telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan undang-undang, namun belum maksimal dan baru terlaksana sebagian yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 BPN Kota Bandar Lampung telah menerbitkan sekitar 19.000 sertifikat tanah melalui program PTSL dan sebagian belum terlaksana yaitu masih ada sekitar 600 sertifikat yang belum terbit hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat, seperti kurangnya antusias masyarakat dan kurang pemahaman mengenai program PTSL, tanda batas yang belum terpasang, kekurangtelitian dalam pengumpulan persyaratan, dan masih ada tanah yang bermasalah seperti masih v adanya tanah yang tumpang tindih dan masih dalam sengketa, sehingga dengan kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya sertifikat yang belum diterbitkan. Berdasarkan perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah BPN Kota Bandar Lampung telah melaksanakan amanahnya dalam menjalankan program PTSL sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung juga telah melaksanakan amanahnya sesuai dengan asas-asas Fiqh Siyāsah yaitu asas amanat, asas keadilan, asas ketaatan dan asas musyawarah tetapi belum maksimal karena baru sebagian yang terlaksana dengan sudah menerbitkan sekitar 19.000 sertifikat dalam program PTSL dan sebagian lagi belum terlaksana karena masih ada sekitar 600 sertifikat tanah yang belum terbit. Kata Kunci: Pelayanan Publik, PTSL, BPN, Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah

Actions (login required)

View Item