ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

ILHAM, LUTFI (2024) ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang�Undang Dasar“, dengan demikian sistem pemrintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, jabatan menteri besifat politis yang terlihat dari menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kebijakan politik presiden. Menteri melaksanakan tgasnya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggung jawab penuh kepada presiden. Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah bagaimana proses pengangkatan menteri menurut UUD serta bagaimanaproses pengangkatan menteri menurut Imam Al-Mawardi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dalam pengangkatan menteri menurut UUDdan untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan menteri menurut Imam Al-Mawardi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku,catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian yang terdahulu dan digunakan sebagai data primer serta dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk pengolahan datanya dengan teknik pemeriksaan data (editing) terhadap data yang diperoleh, penandaan data (coding)yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, dan rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam proses pengangkatan menteri menurut Undang-Undang dan Menurut Imam Al-Mawardi terdapat kecocokan serta kesamaan diantara keduanya hal ini di dapat dilihat dari proses pengangkatan menteri diIndonesia menurut Undang-Undang Dasar salah satunya ialah dengan melihat kesanggupan calon menteri yang akan diangkat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian masing masing dalam bidang masing masing, serta dalam proses pemilihan menteri atau biasa disebut wazir dalam hukum Islam ditentukan oleh kepala negara atau pemimpin tertiggi suatu bangsa tersebut. Dan dalam proses pengangkatan menteri, seorang menteri juga harus memiliki syarat –syarat dan kriteria yang sesuai serta memiliki integritas yang baik agar tercapainya kemaslahatan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 dan menurut perspektif Imam Al-Mawardi.

Actions (login required)

View Item