PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 149 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ORANG DALAM GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)

PERDANA, BIMA PUTRA (2024) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 149 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ORANG DALAM GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Akhir-akhir ini masih banyak orang yang mengalami penyakit gangguan dalam jiwa yang masih terlantar dan berkeliaran. Hal ini jelas meresahkan masyarakat sekitar karena bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut mendadak mengamuk dan dapat melukai dirinya sendiri atau melukai siapapun yang ada disekitaran orang tersebut. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal ini padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban. Penderita gangguan jiwa di Lampung sekarang ini kian meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes menyatakan bahwasanya saat ini gangguan jiwa menduduki nomor 2 terbesar penyebab beban disabilitas akibat penyakit berdasarkan YLD (Years Lived with Disability). Sedangkan usia terbanyak yang dipengaruhi adalah usia produktif antara 15-45 Tahun (the global burden of disease, 2010). Namun demikian, kesenjangan pengobatan (treatment gap) antara masyarakat yang membutuhkan layanan dan yang mendapatkan layanan kesehatan jiwa di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat besar (›90) hal ini berarti bahwa hanya kurang dari 10 pasien gangguan jiwa mendapatkan pengobatan. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah (1) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang�Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung? Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan sifat pendekatan yaitu pendekatan deskriptif. Data primer dalam penelitian ini dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta bahan media sosial yang terkait dengan pokok permasalahan. Metode pengumpuulan data yang digunakan ialah melalui cara oservasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini ialah: (1) peran Pemerintah Daerah dalam implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sudah berjalan namun belum dapat dikatakan terpenuhi secara menyeluruh dalam mengatasi permasalahan ini karena masih banyak sekali penderita gangguan jiwa yang terlantar dan yang belum mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah mengupayakan kesembuhan bagi warganya yang mengalami gangguan jiwa untuk memberikan kesempatan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. (2) Kajian Fiqh Siyasah mengenai berbagai bentuk dari kehidupan manusia yang meliputi bahwa Islam mempunyai kaidah-kaidah atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat erat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dilihat dari kenyataan yang ada sekarang pemimpin atau pemerintah belum menjalankan apa yang seharusnya jadi tanggungjawabnya karena pemerintah tidak melaksanakan peraturan perundang�undangan (Fiqh Siyasah Dusturiyyah) yang tertulis saat ini pada Pasal 149 Undang�Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kata kunci: Pemenuhan, Hak, Orang Dalam Gangguan Jiwa. v ABSTRACT Recently, there are still many people suffering from mental disorders who are still abandoned and wandering around. This clearly disturbs the local community because the person experiencing mental disorders could suddenly go on a rampage and could injure themselves or injure anyone around that person. It seems that the government is paying little attention to this even though there are their rights as citizens that need to be paid attention to and for order to be established. People suffering from mental disorders in Lampung are currently increasing. Head of the Lampung Provincial Health Service, Dr. Dr. Hj. Reihana, M.Kes stated that currently mental disorders are the second largest cause of disability burden due to disease based on YLD (Years Lived with Disability). Meanwhile, the age most affected is the productive age between 15-45 years (the global burden of disease, 2010). However, the treatment gap between people who need services and those who receive mental health services in developing countries including Indonesia is very large (›90), this means that only less than 10 patients with mental disorders receive treatment. Based on the description above, the problem formulation in this research is (1) What is the role of regional government in implementing Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding the fulfillment of the rights of people with mental disorders in the Bandar Lampung City Health Service? (2) What is the role of the Regional Government in implementing Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding the fulfillment of the rights of people with mental disorders from a Fiqh Siyasah perspective in the Bandar Lampung City Health Service? This type of research is field research with a descriptive approach. Primary data in this research is from interviews. Meanwhile, the secondary data that the author uses is in the form of literature, papers, journals, articles and social media materials related to the main problem. The data collection method used is through observation, interviews and documentation. The results of this research are: (1) the role of the Regional Government in the implementation of Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding the Fulfillment of the Rights of People with Mental Disorders in the Bandar Lampung City Health Service has been running but cannot be said to be fully fulfilled in overcoming the problem This is because there are still many people with mental disorders who are neglected and who have not received funding from the government. The government should strive for healing for its citizens who experience mental disorders to provide opportunities to carry out their obligations as citizens of the Republic of Indonesia as they should. (2) Study of Siyasah Fiqh regarding various forms of human life which includes that Islam has rules or Shari'a that protect religion, soul, heredity, mind, body and property. Therefore, Islamic teachings are very closely related to demands on how to maintain health. Judging from the current reality, leaders or the government have not carried out what should be their responsibilities because the government has not implemented the statutory regulations (Fiqh Siyasah Dusturiyyah) which are currently written in Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Keywoard: Fulfillment, Rights, People in Mental Disorders

Actions (login required)

View Item