TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASIPASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANGKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKSI UNJUKRASA (Studi DIT Samapta SUB DIT Dalmas Polda Lampung)

RAFLI, DWI SAFITRA (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASIPASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANGKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKSI UNJUKRASA (Studi DIT Samapta SUB DIT Dalmas Polda Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian diberikan wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Konsep penilaian sendiri yang diambil oleh pejabat kepolisian terbentuk dan terbangun atas dasar pemikiran, bahwa dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi tertentu ketika terdapat keterbatasan aturan hukum, hukum tidak mengatur atau tidak jelas, aparat Polri dituntut untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa, dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dan fenomena yang jelas mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisi data. Sedangkan analisa yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini ialah terdiri 7 anggota kepolisian dan 5 peserta unjuk rasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa pada DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung justru banyak menyebabkan kemudharatan, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas, unsur-unsur, dan keriterianya sehingga kewenangan penilaianya sendiri kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang�wenangan. Tindakan penilaian sendiri juga dinilai menyalahi aturan hukum Islam yang selalu mengedepankan kebermanfaatan, berlaku adil, dan cinta kasih antar sesama manusia. Kata kunci : Fiqh Siyasah, Undang-Undang, Kepolisian, Unjuk Rasa. iv ABSTRACT This study examines Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police which explains that in carrying out duties and authorities in the public interest, police officers are given the authority to act according to their own judgement in the context of their general obligations to maintain order and ensure public security. The concept of self-assessment taken by police officers is formed and built on the premise that in the face of certain situations and conditions when there are limited legal rules, the law does not regulate or is unclear, police officers are required to take certain legal actions in dealing with the problems they face. The formulation of the problem in this study discusses how the implementation of Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against demonstrations and how the fiqh siyasah review of the implementation of Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against demonstrations. The purpose of this research is to find out the implementation of Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against rallies, and to find out the Fiqh Siyasah review of the implementation of Article Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against rallies. This research uses a qualitative approach method, which describes clear circumstances and phenomena regarding the Fiqh Siyasah Review of the Implementation of Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police at DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung. Data collection techniques are carried out by interview and documentation. Data processing techniques are carried out by examining data, tagging data, reconstructing data, and systematising data. While the analysis is carried out with qualitative research methods with a deductive approach. This research uses purposive sampling method. The sample in this study consisted of 7 police officers and 5 protest participants. The results of this study indicate that the Indonesian National Police against demonstrations at DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung actually causes a lot of harm, this is because there are no clear and detailed rules regarding the boundaries, elements, and criteria so that the police's self�assessment authority is vulnerable to acts of abuse of authority and arbitrariness. The act of self-assessment is also considered to violate the rules of Islamic law which always prioritises usefulness, fairness and love between fellow humans. Keywords: Fiqh Siyasah, Law, Police, Demonstration.

Actions (login required)

View Item