TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)

Muhammad, Riza Alifi (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKRIPSI PERPUSTAKAAN.pdf] PDF
Download (2MB)
[thumbnail of SKRIPSI LENGKAP.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Posbakum disediakan untuk setiap orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak termasuk yang berperkara pidana. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara. Tidak dibenarkan adanya tindakan diskriminasi secara perlakuan terhadap seseorang yang berstatus “tersangka” sebab negara telah menjamin setiap hak-hak individu.. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA? Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah tentang peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan Bantuan Hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dan tinjauan Fiqh Siyasah tentang peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan Bantuan Hukum bagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data primer diperoleh langsung dari 1 Hakim dan 2 advokat Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi yang permasalahannya terkait sama dengan penelitian. Kemudian data yang sudah didapatkan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sudah berperan aktif hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaannya yang sudah sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan diantaranya pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum dan Bantuan iii pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain berperan aktif, Posbakum juga termasuk ke dalam Peran ideal yakni Posbakum adalah badan atau lembaga organisasi yang berwenang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menggunakan asas keadilan dan tujuan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin serta mewujudkan keadilan untuk setiap individu di mata hukum. Pandangan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1a dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu perkara pidana sudah sesuai dengan Siyasah Tanfidziyah. Bahwa peran Posbakum dilaksanakan oleh Advokat yang merupakan penegak hukum. Kedudukan Advokat sebagai manusia yang menjalankan peran Posbakum sama halnya dengan seorang Khalifah yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dalam memberikan pelayanan hukum menerapkan asas keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yakni dalam praktik Al-Wakalah, Khalifah menerapkan keadilan agar dapat mewujudkan tujuan dari Bantuan Hukum dalam Islam yakni untuk menegakkan keadilan, menganjurkan berbuat tolong menolong demi kemaslahatan manusia. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Posbakum, Fiqh Siyasah iv ABSTRACT Posbakum is provided for anyone who cannot afford the services of an advocate. They have the right to receive legal assistance fairly and impartially, including those in criminal cases. This right is a basic right of every human being. Fulfilling this right is the duty and obligation of the state. There is no justification for discriminatory actions in the treatment of someone with "suspect" status because the state has guaranteed every individual's rights. The formulation of the problem for this research is what is the role of the Legal Aid Post in providing legal assistance for perpetrators of criminal acts at the Class IA Tanjungkarang District Court? What is Fiqh Siyasah's review of the role of the Legal Aid Post (Posbakum) in providing legal aid for perpetrators of criminal acts at the Class IA Tanjungkarang District Court? This research aims to determine the role of the Legal Aid Post in providing legal aid for perpetrators of criminal acts at the Tanjungkarang Class IA District Court and a review of Fiqh Siyasah regarding the role of the Legal Aid Post (Posbakum) in providing legal aid for perpetrators of criminal acts at the Tanjungkarang Class IA District Court. This type of research is field research with descriptive research characteristics. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The primary data was obtained directly from 1 judge and 2 advocates of Class IA Tanjungkarang District Court Posbakum. Meanwhile, secondary data is obtained from books, journals, scientific works in the form of theses whose problems are related to the research. Then the data that has been obtained is analyzed qualitatively. Based on the research results, it shows that the Posbakum at the Tanjungkarang District Court Class 1A in providing legal aid services to people who cannot afford it has played an active role, this is shown by its implementation which is in accordance with Article 25 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services For underprivileged people in court, this includes providing information, consultation, or legal advice and assistance v preparation of required legal documents, and is in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Apart from playing an active role, Posbakum is also included in the ideal role, namely that Posbakum is an organizational body or institution that has the authority to provide free legal aid using the principles of justice and the aim of legal aid to fight for the rights of the poor and realize justice for every individual in the eyes of law. Siyasah Tanfidziyah's view of the role of the Class 1a Tanjungkarang District Court Posbakum in providing legal aid services to people who cannot afford criminal cases is in accordance with Siyasah Tanfidziyah. That the role of Posbakum is carried out by Advocates who are law enforcers. The position of an Advocate as a human being who carries out the role of Posbakum is the same as a Caliph who is assigned to be responsible for enforcing the law. The role of Posbakum at the Tanjungkarang Class 1A District Court in providing legal services applies the principles of justice in accordance with Islamic values, namely in the practice of Al-Wakalah, the Khalifah applies justice in order to realize the objectives of Legal Aid in Islam, namely to uphold justice, encourage mutual help. for the benefit of humanity. Keywords: Legal Aid, Posbakum, Fiqh Siyasah

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 15 Mar 2024 02:53
Last Modified: 15 Mar 2024 02:53
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/32738

Actions (login required)

View Item View Item