TINJAUAN FIQH SIYASAHTERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG KOSMETIK (Studi di BBPOM Bandar Lampung)

Fikri, Arya Ramadhan (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAHTERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG KOSMETIK (Studi di BBPOM Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pengawasan yang diselenggarakan pemerintah di Kota Bandar Lampung salah satunya dilaksanakan BBPOM Bandar Lampung, telah diatur dalam pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait perilaku menyimpang dari pelaku usaha berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai dengan beredarnya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara bebas di pasaran. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di bidang kosmetik dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan penelitian pustaka, dengan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, data yang di kumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Koordinasi Pemeriksaan BBPOM Bandar Lampung, Penjual Kosmetik, dan Pengguna Kosmetik. Dengan sampel, Koordinasi Pemeriksaan BBPOM Bandar Lampung, 2 Penjual Kosmetik di Pasar Tengah, dan 1 Pengguna Kosmetik dan penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Kosmetik dengan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung belum berjalan dengan baik, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung, yaitu terkait jumlah personil yang ikut serta dalam pengawasan dan tingkat intensitas pengawasan. SDM yang melakukan pengawasan masih sangat minim, sehingga pelaksanaan pengawasan tentu menjadi tidak maksimal. Intensitas tingkat pengawasan dilakukan minimal empat kali dalam setahun. Sementara itu, tinjauan fikih siyasah terhadap peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran BBPOM sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan melakukan penindakan jika dibutuhkan, meskipun iv dalam kegiatan pengawasan tersebut belum dapat dilakukan secara sempurna. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kata kunci: Pengawasan, Izin Edar, Perlindungan Konsumen, Kosmetik v ABSTRACT Supervision organized by the government in Bandar Lampung City, one of which is carried out by BBPOM Bandar Lampung, has been regulated in Article 30 Section 2 of the Consumer Protection Law related to deviant behavior from business actors in the form of lack of compliance with existing regulations, either intentionally or negligently with the circulation of cosmetic products that do not have distribution permits freely on the market. This research looks at how the implementation of Article 30 Section 2 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in the field of cosmetics and how fikih siyasah reviews the role of BPOM in protecting consumer interests. This research uses a qualitative approach method with the type of field research and library research, with primary data and secondary data. The data collection technique in this research is by conducting interviews and documentation, the data collected is processed and analyzed descriptively qualitative. The population in this study were BBPOM Bandar Lampung Inspection Coordination, Cosmetic Sellers, and Cosmetic Users. With samples, BBPOM Bandar Lampung Inspection Coordination, 2 Cosmetics Sellers in Central Market, and 1 Cosmetics User and this research uses non probability sampling technique. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of Article 30 Section 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the Cosmetics Sector with supervision carried out by BBPOM Bandar Lampung has not gone well, there are several shortcomings in the implementation of supervision carried out by BBPOM Bandar Lampung, namely related to the number of personnel participating in supervision and the level of intensity of supervision. The human resources who carry out supervision are still very minimal, so that the implementation of supervision is certainly not optimal. The intensity level of supervision is carried out at least four times a year. Meanwhile, the fikih siyasah review of the role of BPOM in protecting consumer interests has carried out its roles and duties well in accordance with applicable vi laws and regulations. The role of BBPOM is needed in people's lives to oversee the circulation of drugs and food, provide education to the public, and take action if needed, although in these supervisory activities it cannot be done perfectly. This is one way to maintain the benefit and reject the evil. Keywords: Supervision, Circulation Permit, Consumer Protection, Cosmetics

Actions (login required)

View Item