IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PUTUSANPENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NOMOR 0611/PDT.G/2020/PA.TNK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)

CHANDRA, FHADILAH ACHMAD (2024) IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PUTUSANPENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NOMOR 0611/PDT.G/2020/PA.TNK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang telah memutus dan mengabulkan perkara No.0611/PDT.G/2020/PA.TNK tentang permohonan izin poligami dan hal tersebut sudah mendapatkan izin dari istrinya, bahkan calon istri kedua sudah pernah bertemu dan sangat akrab. Hal ini terjadi di pengadilan agama Kelas 1A tanjung Karang, untuk pegawai Negeri sipil melakukan poligami walaupun memiliki istri yang bisa memenuhi kebutuhannya baik dari memberikan keturunan dan menjadi ibu rumah tangga tanpa adanya cacat. Penelitian ini mengambil dua rumusan masalah untuk dijadikan pembahasan dalam perkara putusan pengadilan agama kelas 1 A Tanjung Karang mengani poligami yaitu, pertama, Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam memutus perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Kedua, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk. dengan tujuan masalah yaitu pertama, Untuk mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam memutus perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Kedua, Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian (field research) atau penelitian lapangan yang dilakukan di pengadilan agama Tanjung Karang kelas 1A. Pelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mencari data yang sebenarnya melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam perkara pengadilan Agama dengan perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk. menurut pertimbangan hakim atas izin poligami ini didasarkan pada status pekerjaan pemohon karena secara materi pemohon dinyatakan cukup, dapat memberikan keturunan, sehat, mampu melayani biologis suami, namun istri pertama membolehkan suaminya untuk menikah lagi dengan alasan menhindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam pernikahan sebelumnya tidak ada masalah dan dapat dilihat iii bisa menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Sedangkan menurut hukum Islam poligami yang dilakukan pegawai Negeri sipil diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 3. Hal ini dengan syarat berlaku dapat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak mampu berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Namun dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS menyebutkan bahwa seorang pegawai Negeri sipil boleh melakukan poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kata Kunci: Poligami, Putusan Pengadilan Agama, Hukum Islam

Actions (login required)

View Item