IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)

Ari, Sadewo (2024) IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pengawasan dalam pemilu tahun 2024 tidak bisa hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Sebab, lembaga itu memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia sehingga memerlukan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, pengawasan partisipatif dalam konteks pemilu mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan memantau proses pemilihan umum. Ini melibatkan partisipasi aktif warga negara, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pemilih individual untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Pengawasan Partisipatif Pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yakni pasal 102 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwasanya Bawaslu kabupaten/kota bertugas: “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Selain undang-undang pemilu, pengawasan partisipatif juga terdapat di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang harus dijalankan oleh Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kota Bandar Lampung. Program Pengawasan Partisipatif dalam Pasal 3 ayat (2). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Program Pengawasan Paritisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung? dan (2) Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi program pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung? Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian Penelitian Lapangan (fileld reaserch) datanya primernya diperoleh dari Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sedangkan data skundernya diperoleh dari sumber pustaka, yakni dari buku, peraturan perundang-undangan tentang pengawasan pemilihan umum serta artikel ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Pendekatan kualitatif deksriptif. Penelitian menemukan bahwa program pengawasan partisipatif sebagai mana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang meliputi Pendidikan Pengawas Partisipatif; Forum Warga Pengawasan Partisipatif; Pojok Pengawasan; Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi; Kampung Pengawasan Partisipatif; dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif sudah diimplementasikan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Namun, dari enam program ada satu yang belum terlaksana yakni forum warga pengawasan partisipatif. Sedangkan iii program lain sudah terlaksana, akan tetapi pengawasan terhadap program tersebut dan keberlanjutannya yang harus diperhatikan. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap implementasi program pengawasan partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan tujuan dari pengawasan pemilu itu sendiri yakni untuk menegakkan kemaslahatan sesuai tujuan maqosid as-syariah. Pengawasan partisipatif bisa mencegah terjadinya kecurangan dan ketidak adilan. Konsep nahi munkar (mencegah yang buruk) dapat diartikan sebagai upaya mencegah kecurangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum. Pengawasan partisipatif dapat menjadi cara mencegah praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan keadilan pemilu.

Actions (login required)

View Item