IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG SARANA PRASARANA DAN UTILITAS UMUM KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat)

SINTA, APRIZA (2024) IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG SARANA PRASARANA DAN UTILITAS UMUM KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Masyarakat kawasan transmigran Pekon Tanjung Kemala membutuhkan akses jalan yang baik. Jalan merupakan akses utama bagi masyarakat ketika hendak menuju kebun dan ketika hendak menjual hasil kebun. Pekerjaan tersebut tentu membutuhkan akses jalan yang baik, agar dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana, Prasarana, Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala. Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala. Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field research). penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum islam serta perundang�undangan. Data-data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Di Desa Tanjung Kemala berjalan dengan baik dengan menempuh langkah yakni perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan, dan evaluasi pembangunan. Adapun sarana dan prasarana yang terealisasi adalah perkerasan jalan menuju sungai bambang, perkerasan jalan menuju SD Rejing, perkerasan jalan menuju dusun tanjakan mait dan perkerasan jalan dari pusat Desa menuju kawasan Transmigrasi. 2) Perspektif Fiqh Siyasah atau Undang-undang yang ada di Indonesia yang dibentuk demi kemaslahatan Manusia. Karena Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT iii termasuk keadilan dalam memproleh hak setiap manusia. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam termasuk hak sarana dan prasarana masyarakat di suatu kawasan transmigran. Kata Kunci : Sarana Prasarana Dan Utilita

Actions (login required)

View Item