TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus

RIZKI, SETIAWAN (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah desa dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pembangunan desa kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, karena kepala desa memiliki peran sebagai ujung tombak atas pembangunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa. di dalam pasal 1 ayat (8) bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Dari latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana Pelaksanaan Pembangunan desa Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dan bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan pembangunan desa Menurut Pasal 78 Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Pembangunan desa menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskrpitif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data�data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis Kualitatif melalui metode yang bersifat deskritif analisis dengan pendekatan induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka disimpulkan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sudah vi dilaksanakan oleh Kepala Desa tetapi, yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur jalan dikarenakan dana dari pemerintah yang kurang, sedangkan dana yang ada tidak hanya untuk pembangunan jalan banyak juga kegiatan desa yang harus dilaksanakan. Sehingga Pembangunan Infrastruktur belum nyata terlihat baik dari segi fisik maupun dana untuk Pembangunan yang ada di desa Banjar Masin Tersebut. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Pembangunan desa menurut pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Banjar Masin sudah sesuai dengan fiqh siyasah karena Pembangunan dilandaskan pada konsep-konsep Pembangunan yang mementingkan kesejahtraan ummat dan dalam usaha pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan itu niat sebagai ibadah kepada Allah semata dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat serta mengawasi apa yang kita perbuat. Kata Kunci : Fiqh siyasah, Pembangunan Desa, Undang-undang Desa vii ABSTRACT Implementation of development under Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is carried out by the village government. In this case, village government is carried out by the village head who is assisted by village officials in accordance with article 1 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014. In village development the village head has duties and responsibilities that must be carried out, because the village head has a role as spearheading development as the highest authority in the village. in article 1 paragraph (8) that village development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of the people of Banjar Masin Village, Kota Agung Barat District, Tanggamus Regency. From the background that the author explained above, the formulation of the problem that the author will solve is how to implement village development according to Article 78 of Law Number 6 of 2014 in Banjar Masin village, Kota Agung Barat sub�district, Tanggamus Regency, and how to review siyasah fiqh on implementation. village development according to Article 78 of Law Number 6 of 2014 in Banjar Masin village, Kota Agung Barat sub�district, Tanggamus regency. The main objective of this research is to analyze the implementation of village development according to Article 78 of Law Number 6 of 2014 in Banjar Masin village, West Kota Agung District, Tanggamus Regency. This type of research is field research. The nature of this research is descriptive analysis, namely making a systematic and objective description, picture or painting of the facts and characteristics of the role of village government in development. This research comes from primary data obtained through interviews, observation and documentation. The data taken as a reference is then analyzed using qualitative analysis using a descriptive analysis method with an inductive approach. Based on research conducted by the author, it is concluded that the planning, implementation and supervision stages have been carried out by the Village Head, however, what is hampering the development of road infrastructure is due to the lack of funds from the government, viii whereas the existing funds are not only for road construction, there are also many village activities that must be carried out. . So that infrastructure development is not yet visible, both in terms of physical and funding for development in the village of Banjar Masin. The review of siyasah fiqh on the implementation of village development according to article 78 of law number 6 of 2014 concerning the village of Banjar Masin is in accordance with siyasah fiqh because development is based on development concepts that prioritize the welfare of the community and in the implementation of the development the intention is to act as worship to God alone and feel that God always sees and supervises what we do. Keywords: Fiqh siyasah, Village Development, Village Law xii

Actions (login required)

View Item