TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)

ARY, SUDARMAN (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Peran kepala desa Banyumas memiliki implikasi yang sangat tinggi dan penting terhadap keberhasilan dalam menentukan sebuah kebijakan terkait pembangunan di desa, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tugas yang diperankan oleh kepala desa yang tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat supaya tercapainya kemajuan diberbagai bidang pembangunan secara berkelanjutan serta meningkatkan taraf dan kualitas hidup bagi masyarakat desa Banyumas. Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Idealnya peran kepala desa harus dipraktikkan dan dijalankan sesuai dengan semangat amanat dan cita-cita luhur dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, kemudian penjelasan maksud dari pasal 26 ayat (1) tersebut terdapat di pasal 26 ayat (2), (3), dan (4). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa Banyumas dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa Banyumas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa di dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa di Desa Banyumas dan menganalisis peran kepala desa tersebut menurut tinjauan fiqh siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan serta menuturkan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi secara objektif dan sistematis mengenai fakta-fakta yang didapat di lapangan dan data sekunder melakukan studi pustaka (Library Research) berupa Al-Qur’an, Hadist, peraturan iii perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen serta buku dan karya-karya ilmiah lainnya. Pengambilan sampel menggunakan teknik proposive sampling dan teknik pengolahan data meliputi reduksi data, pemeriksaan data, dan rekonstruksi data. Selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif yang menghasilkan metode kualitatif yang bersifat induktif yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh di lapangan. Peran kepala desa dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan di desa Banyumas dapat disimpulkan masih belum sesuai dan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, ketidakprofesionalan dan kurangnya pemahaman dari kepala desa dalam menjalankan kewajiban yang melekat terkait tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya sehingga belum dapat menginterpretasikan dan mengimplementasikan dengan baik dan sesuai berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menjadi pedoman dan parameter segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala desa Banyumas untuk menjalankan perannya sebagai kepala desa. Kondisi inilah yang mendistorsi dan menyebabkan minimnya peran kepala desa dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk pembangunan desa di desa Banyumas, rendahnya partisipasi dari masyarakat, serta kondisi patologis di dalam proses pembangunan desa. Akibatnya, kebijakan�kebijakan dari peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas di dalam pembangunan desa, belum dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga membangun desa kearah yang lebih baik, inklusif, kolektif-kolegial tanpa mengesampingkan peran atau kedudukan, dan berkelanjutan berujung pada minimnya kegiatan-kegiatan dan program-program yang berskala produktif, tepat sasaran, dan tepat guna kebermanfaatannya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat di desa Banyumas. Tinjauan fiqh siyasah khususnya fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap peran kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa di desa Banyumas, iv perannya masih kurang amanah dalam mengemban tugas pokok dan wewenangnya yang sudah menjadi tanggung jawabnya, masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga berbagai kebijakan�kebijakannya dalam rangka membangun desa kurang menyentuh penghidupan dan kehidupan warga masyarakat dalam menyelesaikan akar permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila dibiarkan terus-menerus kemaslahantan publik yang dicita-citakan atau diharapkan oleh umat (masyarakat) desa Banyumas baik maslahah al�daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah akan sulit tercapai dan terpenuhi dan dikhawatirkan dikemudian hari dapat menyebabkan banyaknya kemudharatan yang memiliki dampak kecil maupun besar bagi semua lapisan masyarakat.

Actions (login required)

View Item