TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGGUNAAN GANJA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

M, . SHOLEHHUDDIN HANIF (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGGUNAAN GANJA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan Putusan Nomor 106/PUU�XVIII/2020 atas uji materi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan terhadap penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan. Dalam dunia medis, tanaman ganja dapat menjadi alternatif pengobatan pada penyakit tertentu Namun, penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan dilarang di Indonesia. Beradasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 penggunaan ganja hanya diperbolehkan untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika menyikapi regulasi narkotika tersebut, tentunya akan menghambat kebutuhan masyarakat dalam penggunaan tanaman ganja untuk pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan. Penelitian ini termasuk penelitian studi kepustakaan (library research). teknik pengumpulan data dengan teknis olah data menggunakan metode deskriptif serta analisis data secara deduktif. Dengan sumber data sekunder dengan bahan data primer, sekunder dan tersier yaitu terdiri dari Perundang-Undangan, catatan�catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan�putusan Hakim, serta dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Hasil penelitian menyampaikan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis dan sosiologis, Hakim juga mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah selanjutnya hasil pengkajian tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I. kemudian sesuai dengan siyasah dusturiyah Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya sudah sesuai dengan wilayah al�mazhalim dan menjalankan prinsip risalatul qadha dan pemerintah sudah menegakkan prinsip jalbu al-mashalih wa daf”u al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Dan berdasarkan perspektif siyasah Qadhaiyyah pertimbangan Hakim dalam kasus ini masih sudah dikatakan adil dan memenuhi nilai-nilai kemaslahatan umat. Karena Hakim dapat dikatakan memenuhi aspek pemeliharaan jiwa (hifdz an-nash) dan pemeliharaan akal (hifdz al-aql) dalam menyelesaikan perkara dalam putusan. Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Ganja, Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Hakim. iii ABSTRACT The Constitutional Court (MK) has issued Decision Number 106/PUU�XVIII/2020 regarding the judicial review of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. Based on the results of the decision, the Constitutional Court (MK) has rejected the lawsuit against the use of marijuana for health services. In the medical world, the marijuana plant can be an alternative treatment for certain diseases. However, the use of marijuana for health services is prohibited in Indonesia. Based on Article 8 of Law Number 35 of 2009, the use of marijuana is only permitted for the needs of scientific and technological development. If we address these narcotics regulations, it will certainly hinder the public's need to use marijuana plants for health services. Therefore, the formulation of the problem in this research is: How do Constitutional Court Judges consider Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 concerning the use of marijuana for health services and How does siyasah fiqh review the Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 concerning the use of marijuana? for health services. This research includes library research. data collection techniques with technical data processing using descriptive methods and deductive data analysis. With secondary data sources with primary, secondary and tertiary data materials, namely consisting of legislation, official records or minutes in the making of legislation and judges' decisions, as well as from textbooks, law dictionaries, journals. law journals, and commentaries on court decisions. The results of the research convey the basic considerations of the Constitutional Court Judges using teleological and sociological interpretations. The Judges also encourage the use of Class I Narcotics by previously carrying out scientific studies and research, then the results of the study can be used as consideration for the government in formulating possible policy changes regarding the use of Class I Narcotics. I. then in accordance with the siyasah dusuriyah, the Constitutional Court in carrying out its authority is in accordance with the area of al-mazhalim and carries out the principle of risalatul qadha and the government has upheld the principle of jalbu al�mashalih wa daf'u al-mafasid (taking advantage and rejecting harm). And based on the Qadhaiyyah siyasa perspective, the Judge's consideration in this case is still said to be fair and fulfills the values of the benefit of the people. Because the judge can be said to fulfill the aspects of maintaining the soul (hifdz an-nash) and maintaining the mind (hifdz al-aql) in resolving cases in decisions. Keywoard : Fiqh Siyasah, Marijuana, Constitutional Court, Judges' Considerations.

Actions (login required)

View Item