AKAD UTANG PIUTANG TANPA ALAT BUKTI PADA MASYARAKAT KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

M., HAMKA HANS (2024) AKAD UTANG PIUTANG TANPA ALAT BUKTI PADA MASYARAKAT KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman utang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Salah satu alat bukti dalam hutang piutang yang diatur pada Pasal 1866 KUHPerdata yaitu berupa saksi. Menghadirkan saksi merupakan suatu hal yang penting dalam utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat mengurangi keraguan di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam. Masyarakat Batanghari sering melakukan praktik utang piutang tanpa adanya saksi. Hal ini tentu mempunyai kelemahan tersendiri. Kelemahan dari praktik utang piutang tanpa saksi tersebut yaitu apabila peminjam ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian utang-piutang, maka orang yang meminjamkan tersebut akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan risiko uangnya hilang. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari, 2) Untuk mengetahui faktor�faktor apa yang mendorong terjadinya akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat kecamatan Batanghari, dan 3) Untuk mengetahui akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batang Hari tidak sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Nasional. Hal ini kerena pentingnya menghadirkan saksi dalam melakukan akad sehingga tidak menyebabkan permasalahan dalam akad utang piutang yang dilakukan oleh Masyarakat Batang Hari. 2) Faktor-faktor yang mendorong adanya akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat Kecamatan Batang Hari, antara lain karena: a) adanya rasa ingin mengembangkan usaha pasar kreatif dan pemberdayaan masyarakat seperti halnya yang ada di kota Metro, b) tingginya rasa kepercayaan antara masyarakat yang ada di desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo, c) adanya faktor ingin mengembangkan usaha pertenakan lebah lanceng seperti peternakan lebah yang ada di kota Metro, d) tingginya rasa keperdulian dan gotomg royong pada masyarakat yang ada di desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo, e) adanya letak geografis desa Banbjarrejo dan desa Sumberrejo yang dekatan dengan kota Metro, dan f) cepatnya perkembangan arus informasi yang didapat desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo terkait pemberdayaan masyarakat yang ada di kota Metro. 3) Akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan. Hal ini karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan karena tidak adanya saksi dalam akad utang piutang tersebut. v ABSTRACT Debts and receivables are an agreement between one party and another party and the object of the agreement is generally money. The position of one party as the party providing the loan, while the other party receives the loan. The money borrowed will be returned within a certain period of time as agreed. One of the pieces of evidence for debts and receivables regulated in Article 1866 of the Civil Code is in the form of witnesses. Presenting witnesses is an important thing in debts because having witnesses can reduce doubts between the person who gives the loan and the person who borrows. The Batanghari community often practices debts and receivables without any witnesses. This of course has its own weaknesses. The weakness of the practice of debts and receivables without witnesses is that if the borrower breaks his promise or even denies that he never made a debts and receivables agreement, then the person who lent will have difficulty proving the existence of a debts and receivables agreement with the risk of losing the money. This research aims 1) to find out debt and receivable contracts without witnesses carried out by the Batanghari Community, 2) To find out what factors encourage debt and receivable contracts without witnesses in the Batanghari sub�district community, and 3) To find out debt and receivable contracts without witnesses. carried out by the Batanghari Community according to the perspective of Sharia Economic Law. This type of research is field research. Meanwhile, the nature of the research is descriptive analysis. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. The resulting data is described descriptively and analyzed using deductive thinking. The results of this research show that: 1) The debt and receivable contract without witnesses carried out by the Batang Hari Community is not in accordance with Islamic law and National Law. This is because it is important to present witnesses when carrying out the contract so that it does not cause problems in the debt and receivable contracts carried out by the Batang Hari Community. 2) The factors that encourage the existence of debt and receivable contracts without witnesses in the people of Batang Hari District, include: a) the feeling of wanting to develop creative market businesses and community empowerment as is the case in Metro City, b) the high sense of trust between the community in Banjarrejo village and Sumberrejo village, c) there is a desire to develop a long beekeeping business like the beekeeping in Metro City, d) there is a high sense of caring and mutual cooperation among the people in Banjarrejo village and Sumberrejo village, e) the existence of the geographical location of Banbjarrejo village and Sumberrejo village which is close to Metro city, and f) the rapid development of the flow of information obtained by Banjarrejo village and Sumberrejo village regarding community empowerment in Metro city. 3) Debt and receivable contracts without witnesses carried out by the Batanghari Community according to the perspective of Sharia Economic Law are not permitted. This is because there are many losses incurred due to the absence of witnesses in the debt and receivable contracts.

Actions (login required)

View Item