ANALISIS FIQH SIYASAH TANDFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PPK DAN PPS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)

AHMAD, HAMDANI (2024) ANALISIS FIQH SIYASAH TANDFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PPK DAN PPS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pembentukan anggota panitia pemilihan kecamtan dan panitia pemungutan suara dikabupaten lampung tengah terdapat kendala seperti mengenai server link pendaftaran yang sering mengalami gangguan. Serta masih banyaknya calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara yang belum paham cara mendaftarnya. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan kurangnya keadilan dan kesetaraan untuk pendaftar panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Adanya dugaan kecurangan dalam tahapan pembentukan anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pada saat tes wawancara pertanyaan nya dipilih-pilih tidak semua diberi pertanyaan yang sama ada yang diberi pertanyaan mudah dan ada juga yang diberi pertanyaan sulit sehingga menimbulkan adanya dugaan kecurangan dan ketidakadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc PPK dan PPS di KPU lampung tengah? 2. Bagaimana Analisis fiqh siyasah Tandfiziyah terhadap pelaksanaan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS di KPU lampung tengah? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu anggota KPU lampung tengah yang berjumlah 16 orang dan anggota PPK dan PPS yang terpilih dan tidak terpilih. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, setelah data terkumpul maka penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan berpikir secara deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembentukan Panitia pemilihan kecamatan dan Panitia pemungutan suara di komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah telah sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022. Dalam pendekatan fiqh siyasah Tandfiziyah mekanisme pelaksanaan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS dapat dikatakan sejalan dengan aqidah dan konsep fiqh siyasah Tandfiziyah. Karena memiliki relevansi dengan kemasalahatan orang banyak. Kata kunci : KPU lampung tengah, pembentukan PPK dan PPS, Fiqh siyasah v ABSTRACT The implementation of the formation of members of the sub-district election committee and voting committee in Central Lampung Regency faced obstacles such as the registration link server which often experienced problems. And there are still many prospective members of sub-district election committees and voting committees who don't understand how to register. This ignorance is what causes a lack of justice and equality for sub-district election committee registrants and voting committees. There were allegations of fraud in the stages of forming members of the sub-district election committee and voting committee. During the interview test, the questions were selected, not everyone was given the same questions, some were given easy questions and some were given difficult questions, giving rise to allegations of fraud and injustice. The formulation of the problem in this research is 1. How is the implementation of general election commission regulation number 8 of 2022 concerning the formation and working procedures of the PPK and PPS adhoc bodies at the Central Lampung KPU? 2. What is the analysis of Tandfiziyah siyasah fiqh on the implementation of the formation of the PPK and PPS adhoc bodies at the Central Lampung KPU? This research includes field research. The population in this study were 16 Central Lampung KPU members and elected and unelected PPK and PPS members. The sample taken in this research was 8 people. The techniques used in data collection were interview, observation and documentation methods. After the data was collected, the author analyzed the data descriptively qualitatively and used a deductive thinking approach. The results of this research conclude that the implementation mechanism for the formation of sub-district election committees and voting committees in the Central Lampung Regency General Election Commission is in accordance with General Election Commission Regulation number 8 of 2022. In the Tandfiziyah fiqh siyasah approach, the implementation mechanism for the formation of PPK and PPS adhoc bodies can be said to be in line with aqidah and the concept of siyasah Tandfiziyah fiqh. Because it has relevance to many people's problems. Keywords: Central Lampung KPU, formation of PPK and PPS, Fiqh siyasah

Actions (login required)

View Item