IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)

DEVI, LESTARI (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan zaman mempengaruhi implementasi serta keberadaan hukum adat yang hidup dalam kelompok masyarakat. Pengaruh perpindahan masyarakat desa ke kota (urbanisasi) serta upaya pemerataan penduduk dengan dilaksanakannya transmigrasi turut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Upaya pelestarian hukum adat yang dimandatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Kabupaten Lampung Utara belum terdapat tinjauan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak adanya evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer, dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dengan Narasumber pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara dan Tokoh Adat setempat. Data skunder berupa buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Implemetasi Pelestarian hukum adat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Kabupaten Lampung Utara bahwa Istiadat dan kebudayaan masyarakat Lampung terdapat beberapa kebudayaan yang merupakan serapan nilai-nilai Islam dan pada realitanya belum terlaksana secara maksimal. Masih banyak ketentuan dalam Perda tersebut belum dilaksanakan, Hukum adat Lampung yang menggunakan sistem musyawarah memberikan ruang terhadap hukum adat sehingga dapat menyesuaikan dengan pesatnya kemajuan zaman dan keberagaman iv suku bangsa di wilayah Lampung Utara. Sedangkan di sisi lain elastisnya hukum adat yang bersumber pada ketentuan hasil musyawarah tersebut juga berdampak pada sulitnya dalam mengkompilasikan keseluruhan hukum adat yang berlaku di Lampung Utara. (2) Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Perda nomor 3 Tahun 2018 Kabupaten Lampung Utara tidak bertentangan dengan syariat islam. Meninjau keabsahan hukum adat Lampung di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Fiqih Siyasah, pelaksanaan hukum adat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam bahkan cenderung merupakan serapan nilai-nilai Islam. Hukum adat yang berperan sebagai wadah dan Fiqih siyasah yang meyesuaikan dengan hukum adat sebagaimana dijelaskan dalam Fiqih siyasah sebagai wadah dan hukum adat yang menyesuakan dengan hukum Islam pada dasarnya ada penggabungan nilai hukum di dalamnya. Penggabungan nilai hukum adat dan Fiqih Siyasah tersebut senantiasa dipertahankan oleh masyarakat adat di Kabupaten Lampung Utara.

Actions (login required)

View Item