ANALISIS FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI SEBAGAI NEGATIVE DAN POSITIVE LEGISLATOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA)

ABRAHAM, MANDALA UTAMA (2024) ANALISIS FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI SEBAGAI NEGATIVE DAN POSITIVE LEGISLATOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “ Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia “ Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumus masalah Yaitu: Mengapa Mahkamah Konstitusi sebagai Negatine Legislator dan Positive Legislator dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia ? Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Dustiriyah Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislato ( Library research ) atau hukum dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Skrepsi ini merupakan penelitian pustaka normatif yang meneliti sumber sumber pustaka yang pandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa buku buku. Jurnal, artikal, dan hukum - hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan tiori Fiqh Siyasah yakni Siyasah Durturiyah Al-qadha”iyyah untuk ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator fungsi utamanya yaitu mengadili Undang - Undang yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam pembentukan Undang - Undang hal ini penting dikarnakan proses pembentukan Undang - Undang adalah proses politik. Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator produk politik inilah yang nantinya akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan Judicial Review apakah bertentangan dengan Konstitusi ataukah tidak, Pembentukan maupun subtansi atau materi muatannya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusannya yang bersifat final dan mengikat harus berdasarkan atas penafsirannya terhadap Konstitusi. Sejalan dengan penelitian diatas, maka lembaga Mahkama konstitusi, masyrakat dan pembentuk UU dari pembahasan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi harus memuat pertanyaan dalam putusan untuk memastikan pembentuk UU Mendapatkan kejelasan dalam melaksanakan putusan dan terhindar dari dalil serta pemaknaan berbeda. Serta untuk mewujudkan relasi kooperatif. Mahkamah Konstitusi sebagai penguji UU maupun DPR dan tujuan dan Presiden selaku pembentuk UU harus menyadari hakikat, makna, dan tujuan keberadaannya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, yakni sama - sama berkewajiban meneggakan UUD 1945 guna mencapai visi dan tujuan Nasional. Kata Kunci : Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah tentang mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator

Actions (login required)

View Item