ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG SUDAH DIHAMILI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor : 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)

NANDAR, NATA ALFAZARI (2024) ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG SUDAH DIHAMILI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor : 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (12MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Pernikahan pada asasnya menganut asas monogami di mana seorang suami jika tanpa ada alasan yang jelas maka hanya diperbolehkan beristri satu. Namun pada kenyataannya banyak terjadi di masyarakat, tanpa ada alasan yang jelas seorang suami memiliki istri lebih dari seorang atau poligami. Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Dalam hukum Islam poligami diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yaitu dapat berlaku adil yaitu salah satunya hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa’ [4]: 3. Dalam hukum positif poligami juga boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975. Dalam kasus ini pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah terlanjur menghamili calon istri keduanya sedangkan calon istrinya tersebut meminta pertanggungjawaban untuk pernikahan mereka disahkan secara hukum sebab sebelumnya mereka sudah menikah siri. Hal ini yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim mengenai pemberian izin poligami terhadap putusan hakim nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang? dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum Positif tentang pemberian izin poligami terhadap putusan hakim nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang?. Jenis Penelitian ini merupakan penelititan kepustakaan (Library Research), sifat penelitian ini adalah deskriftif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan data-data kemudian disimpulkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari putusan peradilan, Undang-Undang, dan KHI. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, website dan data-data yang mendukung penelitian ini. Hasil Penelitian yaitu, bahwasannya pertimbangan hakim dalam menolak perkara izin Poligami tersebut secara iv formil berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya Pemohon tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Atas dasar dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut hakim memandang bahwa permohonan izin poligami dari Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu apabila dilihat secara hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya dalam melihat masalah poligami ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaaan. Diantara persamaan pandangan itu adalah sama-sama sepakat bahwa syarat poligami yakni sama�sama menekankan sifat adil sebagai syarat utama bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Sedangkan perbedaanya, hukum Islam di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 membolehkan poligami sepanjang bisa berlaku adil, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami dalam hukum positif diatur lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) yakni istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Pasal 5 ayat (1) yakni harus memperoleh izin dari istri. Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif

Actions (login required)

View Item