TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LURAH DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN (Studi Kelurahan Sawah Brebes RT 06 Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)

LADZUARDI, ZAZKI (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LURAH DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN (Studi Kelurahan Sawah Brebes RT 06 Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan kelurahan dan desa yang tersebar diseluruh wilayah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan tingkat paling rendah yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dari pelayanan tersebut adalah pemeliharaan prasarana lingkungan. Dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 pasal 5 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya lurah mempunyai fungsi sebagai pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Pelayanan di bidang prasarana dan fasilitas umum merupakan salah satu tugas penting negara yang dilaksanakan pada pemerintah kelurahan Sawah Brebes Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta untuk mempelajari bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis dapat dari kelurahan Sawah Brebes melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum menurut peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut, yang dimana pasal 5 huruf e berbunyi ―dalam melaksanakan tugasnya lurah mempunyai fungsi sebagai pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum‖ tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya prasarana yang belum terpelihara dengan baik seperti saluran air atau drainase. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah lurah telah melaksanakan amanah yang diberikan kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum Islam. Kata Kunci: Peran Lurah, Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item