TINJAUAN FIQH SIYA<SAH TERHADAP PERANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten)

QURRATU’AINI, SALSABILA (2024) TINJAUAN FIQH SIYA<SAH TERHADAP PERANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan perizinan terkait aktivitas pertambangan batuan, yang mana didalamnya termasuk upaya reklamasi dan pascatambang. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diharapkan mampu melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dalam berkoordinasi terkait perizinan dan upaya reklamasi pascatambang, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan fiqh Siya>sah terhadap peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Peran Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan berupaya secara profesional dalam memberikan izin pertambangan batuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan dengan efektif dan efesien. Dengan berupaya membuka pendaftaran izin pertambangan via online yang di daftarkan melalui website SIPEKA. 2) Siya>sah tanfiz\iyah adalah siya>sah yang membahas mengenai tata kerja v pemerintahan oleh ulil Amri atau pemimpin. Umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif itu mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Maka menurut fiqh siya>sah tugas yang sudah diberikan telah dilakukan upaya dan wewenangnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yang mana dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sudah menjalankan peranannya sesuai dengan siya>sah tanfiz\iyah, yakni telah berupaya secara profesional dalam menajalankan tugas pokok, dan fungsinya dalam memberikan perizinan aktivitas pertambangan serta dalam mengatasi upaya reklamasi dan pascatambang. Kata Kunci : Pertambangan batuan, Fiqh Siya>sah.

Actions (login required)

View Item