TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 136 AYAT (1)PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari)

DESI, INDRIYANI (2024) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 136 AYAT (1)PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 136 ayat (1) yaitu: BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini termasuk ke dalam pembahasan Siyasah Tanfîdziyyah. Dalam Siyasah Tanfîdziyyah, dikaji secara mendalam yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara yang didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. BPD dalam Fiqh Siyasah yaitu Ahl al-Hall Wa al- Aqd lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari; (2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfîdziyyah terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa kertosari Kecamatan Tanjungsari; (2) Untuk menganalisis Tinjauan Siyasah Tanfîdziyyah Terhadap Implementasi Pasal 136 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa kertosari Kecamatan Tanjungsari. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research), sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi; observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu; editing (pengecekan ulang), rekonstruksi data (menyusun ulang secara berurutan dan logis sesui permasalahan), dan sistematika data (menempatkan data sesuai kerangka sistematika pembahasan). Kemudian, Analisis ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Dalam proses menyusun agenda kegiatan menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kertosari, di tahun 2019-2023 belum terimplementasi sesuai Peraturan Daerah tersebut. Terdapat beberapa faktor penghambat, seperti; Sumber Daya Manusia (SDM) BPD, covid19, tidak ada pertemuan secara berkala dan tunjangan yang rendah. Sedangkan menurut pandangan Siyasah Tanfîdziyyah, secara umum belum sepenuhnya terlaksana sesuai prinsip Ahl al-Hall Wa al- Aqd dalam kemaslahatan umat. Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Menyusun Agenda Menggali, Menampung, menyalurkan aspirasi.

Actions (login required)

View Item