TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi pada PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung)

FAJAR, NUGROHO (2024) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi pada PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan PKL yang semakin bertambah dan sulit untuk ditata, menimbulkan suatu kesan negatif dalam ketertiban umum atas keberadaan PKL tersebut. Pemerintah berusaha mewujudkan ketertiban tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yang diharapkan mampu untuk menata, mengelola dan melindungi PKL sehingga semua permasalahan yang berkaitan dengan PKL teratasi dengan baik. Meskipun produk kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan bahkan telah disempurnakan beberapa kali dengan melibatkan beberapa kelompok masyarakat kota terkait dengan disertai tindakan teknis pada beberapa saat terakhir. Namun demikian, upaya penertiban PKL tersebut hingga saat ini masih terlihat kurang optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan membahas dan menganalisis terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pasal 2 ayat 2 Peraturan Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, baik dalam perspektif umum ataupun perspektif fiqh siyasah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima oleh Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung ? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima? Adapun jenis metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian Deskripstif Analisis. Terdapat 3 jenis sumber data dalam penelitian ini yakni: Sumber data primer, Sumber data sekunder, dan Sumber data. Adapun populasi dalam Penelitian ini yaitu seluruh pengelola Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung 15 orang dan seluruh pedagang Pasar Pasir Gintung yang berjumlah 65 pedagang. Sedangkan sampel sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah Implementasi pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima belum terlaksana dengan baik karena tidak semua PKL menerima hak dan menjalankan kewajiban serta larangan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan di atas. Masih kurang nya kesadaran dari para Pedagang Kaki Lima di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dalam mematuhi peraturan penertiban lokasi berdagang, seperti masih ada beberapa pedagang yang membuka lokasi dagang di tempat yang bukan disediakan oleh pihak UPT Pasar Pasir Gintung. Sehingga kemacetan pun masih menjadi masalah besar di sekitar Pasar Pasir Gintung. Ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tapi, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang belum sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah karna dalam pelaksanaannya pasal tersebut tidak dilaksanakan oleh pedagang kaki lima maupun pemerintah, seperti halnya masih terdapat beberapa pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan perdagangan di luar lokasi yang telah ditentukan dan telah disediakan khusus oleh Walikota. Kata Kunci : Implementasi, Fiqh Siyasah, Pedagang Kaki Lima iv Abstract The increasing number of street vendors who are difficult to regulate has given rise to a negative impression in public order regarding the existence of these street vendors. The government is trying to realize this order through the establishment of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Management of Street Vendors, which is expected to be able to organize, manage and protect street vendors so that all problems related to street vendors are resolved properly. Although policy products have been issued by the regional government and have even been refined several times by involving several relevant city community groups accompanied by technical actions in recent times. However, efforts to control street vendors currently still appear less than optimal. Based on these problems, this research will discuss and analyze the implementation of government policy regarding article 2 paragraph 2 of Bandar Lampung City Regulation Number 2 of 2012 in managing street vendors at Pasir Gintung Market, Bandar Lampung City, both from a general perspective and a fiqh siyasah perspective. The formulation of the problem in this research is: (1) How is the implementation of Article 2 Paragraph 2 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning the Management of Street Vendors by the Pasir Gintung Market in Bandar Lampung City? (2) What is the review of Fiqh Siyasah regarding the implementation of Article 2 Paragraph 2 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Management of Street Vendors? The type of research method used is field research with the nature of descriptive analysis research. There are 3 types of data sources in this research, namely: Primary data sources, Secondary data sources, and Data sources. The population in this research is all the managers of the Pasir Gintung Market in Bandar Lampung City, 15 people and all the Pasir Gintung Market traders, totaling 65 traders. Meanwhile, the sample was 10 people. Data collection techniques were carried out using interview, observation and documentation methods. The results of this research are that the implementation of article 2 paragraph 2 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Management of Street Vendors has not been implemented well because not all street vendors receive the rights and carry out the obligations and prohibitions that have been regulated by the Regional Government as explained above. There is still a lack of awareness among street vendors at Pasir Gintung Market in Bandar Lampung in complying with the regulations for controlling trading locations, such as there are still some traders who open trading locations in places that are not provided by the Pasir Gintung Market UPT. So traffic jams are still a big problem around Pasir Gintung Market. Judging from the Fiqh Siyasah, the content of the regulations contained in Article 2 Paragraph 2 of Law Number 2 of 2012 concerning Management of Street Vendors is in accordance with the provisions of Islamic law. However, in its implementation in the field there are still many things that are not in accordance with the provisions of Fiqh Siyasah because in its implementation these articles are not implemented by street vendors or the government, as there are still some street vendors who carry out trading activities outside the locations that have been determined and have been implemented. provided specifically by the Mayor. Keywords: Implementation, Political Jurisprudence, Street Vendors.

Actions (login required)

View Item