MUHAMMAD, ALI WAHYUDIN (2024) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Spaylater Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Perkembangan teknologi semakin maju dan pesat di zaman yang canggih ini. Jual beli online memberikan kemudahan dengan cepat tanpa harus repot-repot mencari keluar rumah, menghemat waktu dan energi. Salah satu platform jual beli online yang kini banyak digunakan oleh masyarakat termasuk mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yaitu aplikasi Shopee. Shopee memiliki salah satu fasilitas keuangan pada aplikasi yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit yaitu SPaylater Fasilitas cicilan yang diberikan antara 1,3,6 dan 12 bulan. Namun dalam proses transaksinya jika ada keterlambatan pembayaran maka dikenakan biaya denda sebesar lima (5%) persen dikali jumlah transaksi. Besaran denda tersebut sebelumnya tidak disebutkan, jumlah denda muncul setelah pengguna terlambat membayar tagihan. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun Shopee dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang berpengaruh terhadap peminjaman disemua perusahaan finance. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran SPayLater? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran Spaylater? Sehingga Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Spaylater dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran Spaylater. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan pada pengguna Spaylater Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2022 dan melakukan deskriptif analisis. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan teknik pengumpulan data digunakan metode yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif sehingga di peroleh kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, sistem ketentuan denda keterlambatan pembayaran menggunakan Spaylater akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Pengguna dapat membayar tagihan Spaylater sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulannya sesuai dengan periode tagihan dengan catatan status pesanan sudah selesai. Kedua, berdasarkan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda keterlambatan pembayaran iii Spaylater tersebut diperbolehkan menurut Fatwa MUI, hukum penundaan pembayaran hutang dalam Islam, Al-Qur’an dan Hadits. Hal tersebut di perbolehkan dengan dasar bahwa pembeli dengan sengaja membayar tagihan tidak tepat waktu atau mengulur-ulur waktu. Denda keterlambatan tersebut sebagai bentuk disiplin pembayaran karena menghambat perputaran uang dimana uang tersebut dapat di berikan kepada pembeli lainnya yang membutuhkan atau belum memiliki kesempatan menikmati fitur tersebut. Kata Kunci : Denda Keterlambatan, SPayLater, Hukum Ekonomi Syariah
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 06 Feb 2024 02:47 |
| Last Modified: | 06 Feb 2024 02:47 |
| URI: | http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/32289 |
Actions (login required)
 |
View Item |
