IMPLEMENTASI PERDA PASAL 35 NOMOR 5 TAHUN 2005 TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS SKALA KECIL PERSPEKTIF FIQH SYASAH TANFIDZIAH (Studi di Polres Way kanan)

DEA, KARNAIN HADI (2024) IMPLEMENTASI PERDA PASAL 35 NOMOR 5 TAHUN 2005 TERHADAP PENAMBANG MINERAL EMAS SKALA KECIL PERSPEKTIF FIQH SYASAH TANFIDZIAH (Studi di Polres Way kanan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of skripsi karnain bab 1,2.pdf] PDF
Download (4MB)
[thumbnail of skripsi karnia  1-5.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang termuat dalam pasal 13, maka terdapat penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian yang kemudian dijelaskan dalam pasal 14. Kemudian kepolisian negara juga mempunyai kewenangan seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas. Pertambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses atau cara menambang Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan? Dan yang kedua Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap penambang mineral emas sekala kecil tanpa izin? tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap penambang mineral emas sekala kecil di Polres Way Kanan dan yang kedua bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap penambang mineral emas sekala kecil tanpa izin? Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field Reseach), dengan metode kualitatif yang deskriptif analisis yaitu peneitian yang menguraikan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil analisis Peneliti mengenai sanksi yang diberlakukan juga telah diterapkan kepada masyarakat yang masih melanggar aturan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerarah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di bidang Pertambangan Umum. Tentunya, bagi masyarakat yang masih melakukan pertambangan tanpa izin pihak kepolisian Polres Way Kanan telah memberikan beberapa sosialisasi, peringatan, teguran, baik lisan maupun tulisan bagi masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal dan bagi mereka yang masih tidak memperdulikan hal tersebut maka diberikan upaya akhir yaitu sanksi pidana dan denda, sehingga dapat dinilai iv pihak kepolisian resort Way Kanan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kepolisian sebagai alat eksekutif atau pelaksana dalam ketatanegaraan Islam sejalan dengan Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang merupakan bagian eksekutif dalam melaksanakan aturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Polres Way Kanan dalam menjalankan tugasnya sudah melaksanakan dengan baik dari tugas-tugasnya yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Kata Kunci : Kepolisian, Pertambangan , Fiqh Siyasah

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 05 Feb 2024 08:14
Last Modified: 05 Feb 2024 08:14
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/32285

Actions (login required)

View Item View Item