PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Romy, Mergery Pratama (2024) PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Oleh: Romy Mergery Pratama Pasal 1 point 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) menjelaskan mengenai definisi dari “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.” Hal senada pada Pasal 1 point 8 menerangkan mengenai “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi, dibatalkan karena sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan bahwa kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi terkait sub urusan Energi Terbarukan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi? dan Bagaimana pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi dalam perspektif Fiqh Siyasah dusturiyah?. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Undang�undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor iv 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi, dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Sedangkan produk hukum daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dapat dilakukan executive review berupa pembatalan/pencabutan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini pun telah sejalan dengan Konsepsi fiqh siyasah dusturiyah. Perbuatan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Perda termasuk di dalamnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi adalah inkonstitusional atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pembatalan, Peraturan Daerah dan Fiqh Siyasah Dusturiyah v ABSTRACT CANCELLATION OF LAMPUNG PROVINCE REGIONAL REGULATION NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING GEOTHERMAL MANAGEMENT IN PERSPECTIVE FIQH SIYASAH DUSTURIYAH By: Romy Mergery Pratama Article 1 point 7 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations (hereinafter referred to as the Law on the Formation of Legislative Regulations) explains the definition of "Provincial Regional Regulations are Legislative Regulations formed by the Provincial Regional People's Representative Council with joint approval Governor." The same thing in Article 1 point 8 explains regarding "Regency/City Regional Regulations are Legislation established by the Regency/City Regional People's Representative Council with the joint approval of the Regent/Mayor. Lampung Province Regional Regulation Number 28 of 2014 concerning Geothermal Management, is canceled because it is in accordance with the Attachment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government letter CC Division of Government Affairs in the Energy and Mineral Resources Sector which states that the authority of the Provincial Government is related to Energy sub�affairs Renewables have shifted to the authority of the Central Government. The problem in this research is what is the process for canceling Lampung Province Regional Regulation Number 28 of 2014 concerning Geothermal Management? and How is the Lampung Province Regional Regulation Number 28 of 2014 canceled regarding Geothermal Management from the perspective of Fiqh Siyasah dusturiyah? The author used library research methods and analyzed qualitatively. The mechanism for revoking/cancelling problematic Regional Regulations, Regional Head Regulations and Decisions of Regional Heads is regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as most recently amended by Law - Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regional legal vi products that conflict with statutory regulations that are hierarchically higher can be submitted for judicial review to the Supreme Court. Meanwhile, regional legal products that conflict with the provisions of higher laws and regulations, the public interest, and/or decency can be subject to executive review in the form of cancellation/revocation by the Ministry of Home Affairs. The view of fiqh siyasah dusturiyah regarding the unconstitutional annulment of Lampung Province Regional Regulation Number 28 of 2014 concerning Geothermal Management carried out by the Minister of Home Affairs based on the Constitutional Court Decision. This Constitutional Court decision is also in line with the concept of siyasah dusturiyah fiqh. The actions of the Minister of Home Affairs to cancel regional regulations including Lampung Province Regional Regulation Number 28 of 2014 concerning Geothermal Management are unconstitutional or not in accordance with applicable legal principles. Keywords: Cancellation, Regional Regulations and Fiqh Siyasah Dusturiyah

Actions (login required)

View Item