IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 8 TAHUN 2O16 PASAL 19 AYAT (1) HURUF C TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

Solihin, Hamid (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 8 TAHUN 2O16 PASAL 19 AYAT (1) HURUF C TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam pelaksanaan proses atau mekanisme pemberhentian perangkat Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah menyalahi aturan yang ada. Yakni pemberhentian perangkat Desa dilandasi dengan adanya masalah internal dengan Kepala Desa atau mempunyai masalah pribadi sehingga Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 pasal 19 ayat (1) huruf c Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran dan bagaimana perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Siyasah Tanfidziyah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer diperoleh langsung dari informan Kepala Camat, Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang diberhentikan, dan masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi yang permasalahannya terkait sama dengan penelitian. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari informan yang sudah peneliti wawancara, bahwasanya Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan alasan Perangkat Desa tidak hadir dalam hal kepentingan merujuk pada undang undang nomor 8 tahun 2016 pasal 19 ayat (3) huruf I tentang pemberhentian tetap, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tanpa berkonsultasi dengan Kepala Camat, sehingga dalam hal ini Kepala Desa tidak menaati aturan yang sudah diberlakukan. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah bahwasanya Kepala Desa dalam Pandangan Islam adalah Khalifah yang merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar. Untuk menjadi seorang pemimpin harus mampu menerapkan prinsip�prinsip kepemimpinan menurut Islam yakni amanah, adil, dan musyawarah. Selain itu, sikap pemimpin jangan selalu mengambil iii keputusan atas dasar keinginan dan hawa nafsunya saja. Kepala Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dalam hal ini belum bisa mengimplementasikan dasar hukum yang sudah diberlakukan dan tidak menerapkan prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai Islamiah dalam memimpin suatu pemerintahan. Kata Kunci : Kepala Desa, Kepemimpinan, Siyasah Tanfidziyah

Actions (login required)

View Item