TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Pada Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung)

Ardhita, Al Meida Putri (2024) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Pada Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Lampung belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat Lampung yang tinggal di ruas Jalan Padat Karya Desa Sukamaju Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum bisa menikmati infrastruktur jalan dengan baik. Ombudsman adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dalam penelitian ini, penulis menentukan rumusan masalah yakni bagaimana pelaksanaan tentang tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung terkait pengaduan masyarakat mengenai infrastruktur jalan berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap pelaksanaan tentang tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung terkait pengaduan masyarakat mengenai infrastruktur jalan berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Siyāsah Dustūriyah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer diperoleh langsung dari 3 orang Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dan 5 Masyarakat dari Desa Sukamaju Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian ini adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sudah melaksanakan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hasil dari pengawasan Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung dalam perbaikan infrastruktur jalan yang ada di ruas Jalan Padat Karya Desa Sukamaju Kecamatan Natar Kabupaten Lampung, sejauh ini jalan-jalan yang rusak dan berlubang sudah banyak yang mengalami perbaikan. Namun, dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh PUPR ditemukan dugaan maladministrasi yaitu tidak menangani atau tidak memberikan pelayanan kepada laporan masyarakat.. Tinjauan Fiqh Siyāsah di dalamnya terdapat bentuk wilayah peradilan yaitu Wilāyah al-ḥisbah, yakni badan pemberi ingat dan badan pengawas. Atau yang berwenang mengingat anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan dalam menegakkan al-Amr bi al�Ma‟rūf wa al-Nahy „an al-Munkar. Dalam ketatanegaraan Islam, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dengan Wilayat al-ḥisbah yaitu sebagai lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan ke setiap intansi untuk memastikan aparat pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kata Kunci: Ombudsman RI, Fiqh Siyāsah Dustūriyyah, Jalan

Actions (login required)

View Item