ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERPRES NO 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGIG PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)

ANISYA, PRIMADITA MULYONO (2024) ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERPRES NO 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGIG PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. Program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja dengan adanya program vaksinasi ini , banyak pro kontra untuk program vaksinasi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah, terlebih dengan adanya berita bahwasanya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Adapun regUlasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden No. 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang kewajiban vaksinasi Covid-19 menurut siyasah dusturiyah Penelitian ini menggunakan studi pustaka dimana dalam hal ini penulis menganalisis kebijakan pemerintah mengenai Keputusan Presiden No. 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan library research (studi pustaka) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis lalu menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaah masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain ataupun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain. iii Hasil penelitian ini ialah Kewajiban melakukan vaksinasi Covid-19 dengan ketentuan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 14 Tahun 2021, bahwa aturan wajib vaksinasi dengan ancaman sanksi administratif dan denda adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal ayat 28 I UUD 1945. Dalam pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah, Peraturan Presiden Ketentuan Wajib Vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 merupakan kebijakan pemerintah untuk menjunjung tinggi kepentingan masyarakat Kata kunci : Hukum Positif, Siyasah Dusturiyah , Kebijakan pemerintah,

Actions (login required)

View Item