ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat)

ALDONIZAR, Tonizar (2024) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai manusia. Namun melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pesisir Barat masih meningkat setiap tahunnya, perlu dilakukannya upaya dalam menimalisir terjadinya tindakan kekerasan pada anak. Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penyelenggaraannya dilakukan pemberian pelayanan dalam penanganan korban kekerasan yang terdiri dari pelayanan medis, pelayanan medicolegal, pelayanan psikososial, pelayanan hukum, pelayanan kemandirian ekonomi, pelayanan rohani dan pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi. upaya dalam penanganan kasus korban kekerasan yaitu Pengaduan masyarakat, iii Penjangkauan, Penampungan Sementara, dan Pendampingan Korban. Namun, dalam pelaksanannya terdapat hambatan yang ditemukan yakni anak korban yang takut untuk memberikan informasi, sosialisasi kurang menyeluruh, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan suatu tindak kekerasan terhadap penemuan kasus kekerasan pada anak, dan anggaran yang kurang memadai untuk membuat program kegiatan pencegahan tindakan kekerasan. Sedangkan Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat memiliki kedudukan sebagai Wazir Tanfidz yang merupakan bagian dari salah satu bentuk kekuasaan Siyasah Tanfdziyah. Kata Kunci: Anak, Korban Kekerasan, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.

Actions (login required)

View Item