ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 JUNCTO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKRONIK (Studi di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A)

PEKI, PRATAMA (2024) ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 JUNCTO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKRONIK (Studi di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Hukum harus selalu ditegakkan apapun keadaan dan situasinya. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan. Setiap permasalahan yang bersinggungan dengan hukum, pada umumnya diselesaikan lewat jalur Peradilan. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan Layanan e-court yang melayani administrasi dan persidangan secara elektronik bagi para pencari keadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juncto Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi tentang adminstrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Baturaja kelas 1A sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. dan pandangan Fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. pandangan Fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juncto Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2019. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode berpikir induktif. iii Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juncto Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A sudah efektif dan efisien,namun masih terdapat kendala dan hambatan, dari hasil temuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan tentu proses ini tidak terlepas dari kendala teknis maupun substansi, meskipun pengenalan dan pembiasaan sistem e�court telah di upayakan tingkat pemanfaatannya akan tetapi pengguna di Pengadilan Agama Baturaja Kelas 1A masih tergolong rendah dikarenakan belum meratanya jaringan internet, dan masih banyak masyarakat yang belum paham teknologi. Kedua. Pandangan fiqh Siyasah terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Juncto Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Sacara Elektronik dapat dilihat dari pendekatan Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Pelaksanaan Undang Undang) yakni memberikan kemudahan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang kurangnya memahami layanan administrasi perkara dan persidangan Secara Elektronik. Kata kunci : Fiqh Siyasah, implementasi, administrasi.

Actions (login required)

View Item