IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)

MUTIA, SHANDA NATASSYA (2023) IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan bersama Kepala Desa, menanpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dimana Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa mempunyai wewenang yang berkaitan namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang–Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 55 Undang – Undang nomor. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap peran BPD yang ada di Desa Tanjung Kerta, implementasi Pasal 55 Undang– Undang nomor. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap BPD dalam perspektif fiqh siyasah. Jenis dan motode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field reserch), yang bersifat desktiptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data premier melalui wawancara, observasi, maupun pustaka. Dan berupa sumber Hukum Islam, dan peraturan perundang – undangan. Data – data yang di dapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis, kemudian dikelola secara metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1). Implementasi Pasal 55 Undang–Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur yaitu melakukan rancangan peraturan desa antara BPD dan Kepala Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 2)Perspektif Fiqh Siyasah terkait implementasi Pasal 55 Undang–Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Tanjung Kerta belum sesuai dengan hukum Islam di mana BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa dan Kepala Desa selaku seorang pemimpin, dalam melaksanakan wewenangnya sendiri mereka sudah cukup baik namun dalam fungsi untuk melaksanakan rancangan peraturan desa, serta pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Fiqh Siyasah. Kata Kunci : Implementasi, peran BPD, dan Perspektif Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item