TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA TIYUH PADA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (Studi di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SHOLDI, JUNANDAR (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA TIYUH PADA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (Studi di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Tiyuh pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Tiyuh/Tiyuh dalam menjalankan urusan Pemerintahan Tiyuh dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah membuat suatu kebijakan program BLT dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak dari COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pendemi. Namun, permasalahan pada saat penyaluran bantuan langsung tunai seharusnya diawasi oleh pihak Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dan menjadi penengah antara aparatur tiyuh dengan masyarakat,akan tetapi pihak Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) ini malah justru melakukan provokasi dan tidak menjalankan fungsi tugas sebagai mestinya hal ini sesuai dengan peraturan mentri dalam negri PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 Tentang Pengawasan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT)) dalam mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat? (2) Bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT)) dalam mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat? Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data yang digunakan ialah obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh di Tiyuh Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyaluran BLT-DT seharusnya memberikan upaya pengawasan terhadap kinerja perangkat tiyuh mulai dari penentuan kriteria penerima, penyaluran iii BLT-DT secara langsung, dan pengelolaan bantuan langsung tunai, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun, fungsi dan tugas-tugas tersebut justru tidak dijalankan dan tidak dipatuhi oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh, sehingga hal ini dinilai tidak sesuai dan tidak dibenarkan dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh. Badan Permusyawaratan Tiyuh justru melakukan unsur provokasi terhadap masyarakat, dan melakukan keberpihakan ke beberapa masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: adanya pengaruh politik, rendahnya tingkat pendidikan pada anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh, kurang memahami tugas, pokok dan fungsinya sebagai badan legislatif tiyuh. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah tiyuh dengan masyarakat. (2) Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh pada penyaluran BLT-Dana Tiyuh ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yaitu amanah, keadilan, ketaatan, dan musyawarah. Badan Permusyawaratan Tiyuh justru melakukan unsur provokasi terhadap masyarakat agar terjadinya kesenjangan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perpecahan antara pemerintah tiyuh dengan masyarakat. Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Badan Permusyawaratan Tiyuh, Mengawasi. iv ABSTRACT The Tiyuh Consultative Body is essentially a working partner of the Head of Tiyuh/Tiyuh in carrying out Tiyuh Government affairs and has an equal position in carrying out Government affairs, development and community empowerment. The government created a BLT program policy in an effort to help poor people affected by COVID-19 meet people's living needs during the pandemic. However, the problem is that when direct cash assistance is distributed, it should be supervised by the Tiyuh Consultative Body (BPT) and act as an intermediary between Tiyuh officials and the community, however, the Tiyuh Consultative Body (BPT) actually carries out provocations and does not carry out its duties as it should. This is in accordance with Minister of Home Affairs regulations PERMENDAGRI No. 110 of 2016 concerning Supervision. Based on the background of the problem above, the main issues that will be raised are as follows: (1) What is the role of the Tiyuh Consultative Body (BPT) in supervising the Performance of the Head of Tiyuh in the Distribution of Direct Cash Assistance (BLT-DT) in Tiyuh Menggala Mas, Central Tulang Bawang District, West Tulang Bawang Regency? (2) What is the fiqh siyasah review of the role of the Tiyuh Consultative Body (BPT) in supervising the performance of the Head of Tiyuh in the Distribution of Direct Cash Assistance (BLT-DT) in Tiyuh Menggala Mas, Tulang Bawang Tengah District, West Tulang Bawang Regency? This type of research is field research with the nature of analytical descriptive research, the data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the research show that (1) The role of the Tiyuh Consultative Body in Tiyuh Menggala Mas, Tulang Bawang Tengah District, West Tulang Bawang Regency in distributing BLT-DT should be to provide monitoring efforts on the performance of tiyuh equipment starting from determining recipient criteria, direct distribution of BLT-DT , and managing direct cash assistance, strengthening togetherness, and increasing community participation and empowerment. However, these functions and duties are not v carried out and are not complied with by the Tiyuh Consultative Body, so this is considered inappropriate and not justified in PERMENDAGRI Number 110 of 2020 and West Tulang Bawang Regent Regulation Number 9 of 2019 concerning Guidelines for the Tiyuh Consultative Body. The Tiyuh Consultative Body actually carried out elements of provocation against the community, and took sides with several communities. This is caused by several factors, namely: political influence, low level of education among members of the Tiyuh Consultative Body, lack of understanding of their duties, principles and functions as a Tiyuh legislative body. So this can cause misunderstandings between the Tiyuh government and the community. (2) The siyasah fiqh review of the role of the Tiyuh Consultative Body (BPT) in supervising the performance of the Head of Tiyuh in the distribution of BLT-Tiyuh Funds is not in accordance with the principles of Siyasah Fiqh, namely trust, justice, obedience and deliberation. The Tiyuh Consultative Body actually carries out elements of provocation against the community so that gaps and misunderstandings arise which can cause divisions between the Tiyuh government and the community. Keywords: Direct Cash Assistance, Tiyuh Consultative Body, Supervise

Actions (login required)

View Item