ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 P/HUM/2021 TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI TENTANG SERAGAM SEKOLAH

NAUFAL, FIRHAN ALHAKIM (2023) ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 P/HUM/2021 TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI TENTANG SERAGAM SEKOLAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah? 2) Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah? Adapun peneliian ini bertujuan unuk memecahkan polemik pro kontra yang timbul di kalangan masyarakat dampak pasca-peristiwa penggunaan hijab bagi siswa non-Muslim di lingkungan SMKN 2 Padang. Langkah cepat yang dilakukan tiga menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan seragam sekolah dan atribut bagi guru dan siswa. Dalam salinan SKB disebutkan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang diselenggarakan merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhineka Tunggal Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), Jenis penelitian kepustakaan kualitatif yaitu “Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan, jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dikabulkannya pembatalan yang diajukan oleh pemohon langkah mahkamah agung membatalkan peraturan tersebut sudah benar karena untuk menjaga tidak terjadinya permasalahan baru didalam dunia pendidikan contoh masalah yang akan terjadi apabila tidak dibatalkan nya peraturan penggunaan atribut seragam keagamaan adalah terjadinya diskriminasi terhadap siswa yang berbada agamanya memaksa siswa yang bukan agama tersebut menggunakan seragam keagamaan lainnya sehingga siswa diambil hak nya dalam menggunakan keagamaannya sendiri dan dari adanya permohonan pembatalan peraturan pengggunaan atribut keagamaan akhirnya mahkamah agung. Dalam pandangan Fiqh iii Siyasah Dusturiyah dibatalkannya SKB 3 Menteri sudah sesuai dengan konsep Kemaslahatan, karena objek permohonan keberatan hak uji materil yang telah memberi kebebasan untuk memilih seragam dan atribut di sekolah justru akan menimbulkan masalah baru, bahkan dapat terjadi hilangnya atau tidak dipatuhinya norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan, khususnya bagi peserta didik yang umurnya masih belia dan masih mudah terpengaruh dengan budaya�budaya di luar Indonesia yang tidak cocok dengan budaya setempat demikian secara tidak langsung menjadi awal pemaksaan pakaian atribut seragam yang sebagaimana seragam ke agamaan tidak sama dengan agama peserta didik nya sendiri. Kata kunci: Seragam, Peraturan Menteri, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item