PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENERTIBAN PKL UNTUK MENJAGA KELANCARAN KETERTIBAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

Tasya, Laylia Azmi (2023) PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENERTIBAN PKL UNTUK MENJAGA KELANCARAN KETERTIBAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Satpol PP dibentuk untuk menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu (1) Bagaimana peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran ketertiban lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum? (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran ketertiban lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran ketertiban lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dan untuk mempelajari bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang di peroleh berupa data primer dan data skunder melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menertibkan PKL di pasar untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Pasar Tugu, dan Pasar Gintung oleh satpol PP Kota Bandar Lampung belum seutuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan masih banyaknya PKL yang berjualan di kawasan Pasar Tugu, dan Pasar Gintung Kota Bandar Lampung. Solusinya adalah Satpol PP harus lebih tegas lagi dengan memakai aturan yang membuat jera para pedagang agar tidak berjualan di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Dan Pemerintah Daerah dapat meringankan biaya lapak atau toko untuk para PKL yang ingin berjualan agar sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. (2) Dalam perpektif Tanfidziyyah peran iii Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menertibkan PKL di pasar untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Pasar Tugu, dan Pasar Gintung belum sesuai dengan siyasah tanfidziyyah. Hal ini dikarenakan PKL di Pasar Tugu, dan Pasar Gintung belum menerapkan peraturan yang sesuai pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (2) untuk melaksanakan perintah penguasa/pemerintah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59. Kata Kunci: Pasar, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Siyasah Tanfidziyyah

Actions (login required)

View Item