ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)

MUHAMAD, NASHIRUN (2023) ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Putusan Nomor. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang sengketa tanah wakaf sebagaimana putusan hakim Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw, bahwa terjadi pembatalan wakaf yang sepihak dari nazir kepada muwaqif yayasan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah wakaf dalam putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Pringsewu?; Bagaimana analisis Maslahah Mursalah terhadap putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pengadilan Agama Pringsewu ? Penelitian ini merupakan jenis penilitian pustaka (Library Research) penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur‟an, Hadis, Undang�Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. analisis penelitian menggunakan teknik Kualitatif, dianalisis menggunakan teori maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw tentang sengketa wakaf bahwa tanah Menimbang, bahwa mengenai kriteria nazhir yang dapat menerima wakaf yang merupakan badan hukum telah diatur dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 besarta penjelasannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 dan Pasal 219 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan jika aturan-aturan tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.11, maka Penggugat (Yayasan Majelis At-Turots Al- Islamy) memenuhi kriteria sebagai nazhir; menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim kriteria wakif perseorangan harus pemilik sah harta benda wakaf dan harta benda wakaf harus merupakan harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat agar perbuatan hukum wakaf antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sah harus dinyatakan ditolak, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk selainnya; Putusan Nomor.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. tentang sengketa Pembatalan ikrar wakaf telah sesuai dengan maslahah mursalah, yaitu termasuk dalam kategori maslahah daruriyyah dikarenakan berkaitan maqashid syariah yaitu menjaga agama (hifz din) karena wakaf merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah juga telah dijelaskan di dalam al-Qur‟an maka, pentingnya perihal wakaf untuk diatur sedemikian rupa agar dalam penyelenggraan wakaf tersebut tidak menyimpang dari syari‟at Islam. Dikatakan menjaga harta (hifz mal) karena pada hakikatnya harta yang menjadi objek wakaf haruslah benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan umum, sebagaimana tujuan wakaf. Keyword: Putusan, Sengketa Wakaf, Mashlahah Mursalah vi vii ABSTRACT This research discusses waqf land disputes as stated in the judge's decision Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw, that there was a unilateral waqf cancellation from the nazir to the muwaqif foundation. The formulation of the problem in this study is how are judges' considerations in deciding cases of waqf land disputes in decision Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pringsewu Religious Court?; What is Maslahah Mursalah's analysis of decision Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Pringsewu Religious Court?. This research is a type of library research. This research is descriptive qualitative. The primary data in this research is the Al-Qur'an, Hadith, Law No. 41 of 2004 concerning waqf and decision No. 0115/Pdt.G /2019/PA.Prw. research analysis using qualitative techniques, analyzed using the theory of maslahah mursalah. The results of the study show that the judge's considerations in deciding Case Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw regarding the waqf dispute that the land is Considering, that regarding the nazir criteria that can receive waqf which is a legal entity has been regulated in Article 10 paragraph (3 ), Article 14 of the elucidation of Law Number 41 of 2004 concerning waqf, Article 11 of Government Regulation Number 42 of 2006 which has been amended by Government Regulation Number 25 of 2018 and Article 219 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. And if these rules are connected with evidence P.1 to P.11, then the Plaintiff (Majelis At-Turots Al-Islamy Foundation) meets the criteria as nazir; considering, that according to the Panel of Judges, the criteria for an individual waqif must be the legal owner of waqf assets and waqf assets must be property legally owned and controlled by the waqif, is not fulfilled, the Plaintiff's claim that the legal act of waqf between the Plaintiff and Defendant I is declared as a valid legal action it must be declared rejected, and therefore there is sufficient reason for the Panel of Judges not to consider the Plaintiff's claim for anything else; Decision Number.0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. regarding the dispute. Cancellation of the waqf pledge is following maslahah mursalah, which is included in the category of maslahah daruriyyah because it is related to maqashid sharia, namely maintaining religion (hifz din) because waqf is an act recommended by Rasulullah SAW has also been explained in the Qur'an, so, the importance regarding waqf to be arranged in such a way so that the implementation of waqf does not deviate from Islamic law. It is said to guard assets (hifz mal) because in essence the assets that are the object of waqf must be useful for the general welfare, as is the purpose of waqf. Keywords: Decision, Waqf Dispute, Mashlahah Mursalah

Actions (login required)

View Item