TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (5) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)

MUHAMMAD, RIZKI PRASETYO (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (5) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra pemerintah kelurahan/desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi: menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Permendagri Pasal 7 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri Pasal 7 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendagri Pasal 7 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri Pasal 7 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), sistematisasi data (systematizing) dan kesimpulan (concluding). Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sudah terimplementasi namun dengan catatan. Tugas LPM terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sidoasih belum sepenuhnya maksimal, hal iii tersebut dilihat dari kurangnya komunikasi dengan warga masyarakat dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan desa sehingga terjadinya pembangunan di desa yang tidak merata dan kurangnya komunikasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di Desa Sidoasih. Tinjauan fiqh siyasah terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoasih ini tidak sesuai sebagaimana tertulis pada Q.S. An-Nisa ayat 58 bahwa setiap pemimpin harus amanah terhadap tugasnya. Kata Kunci : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tugas LPM, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item