ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN TARIF OJEK ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN INDONESIA NOMOR KP 564 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI KOMUNITAS OJESA BANDAR LAMPUNG

Samsul, Ali (2023) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN TARIF OJEK ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN INDONESIA NOMOR KP 564 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI KOMUNITAS OJESA BANDAR LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKRIPSI BAB 1 & BAB 5.pdf] PDF
Download (6MB)
[thumbnail of SKRIPSI FULLSAMSUL ALI.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Ojek online merupakan salah satu alat transportasi modern yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Salah satu alat transportasi ojek online saat ini adalah Ojesa, merupakan ojek online khusus anak-anak dan wanita dengan driver dari kaum wanita. Salah satu hal yang menjadi penunjang alat transportasi yaitu tarif, tentunya besaran tarif pada alat transportasi sangat mempengaruhi minat dari masyarakat. Tarif ojek online harus berpedoman pada hukum ekonomi syari‟ah dan peraturan Menteri Perhubungan Indonesia KP 564 Tahun 2022, agar didapat tarif yang adil dan dapat di terima oleh semua kalangan. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap tarif Ojesa, apakah telah sesuai dengan hukum ekonomi syari‟ah dan KP 564 Tahun 2022. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dasar penentuan tarif Ojesa Bandar Lampung, dan bagaimana analisis hukum ekonomi syari‟ah terhadap penentuan tarif ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di komunitas Ojesa Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini di ambil dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan informan yang terdiri owner, karyawan, driver, dan customer, serta dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur‟an, Hadist, buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal hukum, dokumen, dan karya ilmiah lainnya. Metode analisis data yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dasar penentuan tarif Ojesa Bandar Lampung saat awal bediri berdasarkan atas perkiraan, dengan mempertimbangkan harga angkutan kota (angkot) dan harga bensin pada saat itu, serta meminta pendapat dari berbagai pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan, kemudian pada tahun 2019 menyesuaikan dengan peraturan tarif ojek online oleh iii Menteri Perhubungan Indonesia. Mekanisme penentuan tarif Ojesa sesuai hukum ekonomi syari‟ah dalam akad ijarah, yaitu kebermanfaatan, tarif yang jelas, Muta‟aqidain (dua orang yang bertransaksi), dan ijab qabul antara kedua belah pihak. Dalam peraturan KP 564 Tahun 2022 Ojesa belum menyesuaikan sepenuhnya dengan peraturan tarif yang berlaku, masih berbeda dalam jarak minimal tempuh, dan belum menerapkan batas tarif bawah dan batas tarif atas. Jika dalam Kp 564 Tahun 2022 zona 1, jarak minimal tempuh per 5 kilometer Rp 9.250-11.500, namun pada Ojesa jarak minimal tempuh per 2 kilometer Rp 8.000. Sehingga di khawatirkan terjadi persaingan tidak sehat antara ojek online yang tarifnya telah diatur didalam KP 564 Tahun 2022. Kata kunci: Hukum Ekonomi Syari’ah, Ojek Online, Peraturan Menteri Perhubungan, Tarif iv ABSTRACT Online motorcycle taxis are one of the modern means of transportation needed by society today. One of the current means of online motorcycle taxi transportation is Ojesa, an online motorcycle taxi specifically for children and women with female drivers. One of the things that supports means of transportation is tariffs, of course the amount of tariffs on transportation equipment greatly influences public interest. Online motorbike taxi rates must be guided by sharia economic law and the regulations of the Indonesian Minister of Transportation KP 564 of 2022, so that rates are fair and acceptable to all groups. So it is necessary to conduct research on Ojesa rates, whether they are in accordance with sharia economic law and KP 564 of 2022. The formulation of the problem in this research is what is the basis for determining Bandar Lampung Ojesa rates, and what is the analysis of sharia economic law on determining online motorbike taxi rates? based on the Regulation of the Indonesian Minister of Transportation Number Kp 564 of 2022 concerning Guidelines for Calculating Fees for Motorbike User Services in the Ojesa Bandar Lampung community. This type of research is field research. This research was taken from two sources, namely primary data and secondary data. The primary data was obtained from observations, interviews with informants consisting of owners, employees, drivers and customers, as well as documentation. Secondary data was obtained from the Al�Qur'an, Hadith, books relevant to research, legal journals, documents and other scientific works. The data analysis method used in this thesis is a qualitative method with deductive thinking. Based on the results of the research that the author has conducted, the basis for determining Ojesa Bandar Lampung's tariffs when it was first established was based on estimates, taking into account the price of city transportation (angkot) and the price of petrol at that time, as well as asking for opinions from various parties so that no party would suffer a loss, then in 2019 it adjusted to online motorcycle taxi tariff regulations by the Indonesian Minister of Transportation. The mechanism for determining Ojesa rates is in accordance with sharia economic law in an ijarah contract, namely usefulness, clear rates, Muta'aqidain (two people making a transaction), and an agreement between the two parties. In regulation v KP 564 of 2022, Ojesa has not fully adapted to the applicable tariff regulations, still differs in the minimum distance traveled, and has not implemented a lower tariff limit and an upper tariff limit. If in Kp 564 of 2022 zone 1, the minimum distance traveled per 5 kilometers is IDR 9,250-11,500, but in Ojesa the minimum distance traveled per 2 kilometers is IDR 8,000. So there is concern that there will be unhealthy competition between online motorcycle taxis whose rates have been regulated in KP 564 of 2022. Keywords: Sharia Economic Law, Online Ojek, Minister of Transportation Regulation, Tariff

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Divisions: Fakultas Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 08 Nov 2023 03:04
Last Modified: 08 Nov 2023 03:04
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/31007

Actions (login required)

View Item View Item