TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

WIRDAN, MISBAHUL UMMAH (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administratif Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 menyatakan bahwa membatalkan putusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Termohon melanggar kewenangan dari segi waktu yang ditentukan dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memenangkan Paslon nomor urut 3 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pembatalan Putusan KPU. Sumber sekunder pada penelitian ini adalah al-Qur’an, Hadis, Undang�Undang Dasar 1945 dan buku-buku yang terkait dengan putusan Mahkamah Agung dan Pilkada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dan data-data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memenangkan paslon nomor 3 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 karna KPU Kota Bandar Lampung telah melampaui batas waktu tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung serta dugaan pelanggaran administrasi secara terstuktur, sistematis dan masif oleh Paslon Nomor 3 dengan menjanjikan dan memberikan janji uang, dan materi lainnya merupakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang tercantum dalam Instruksi Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 sudah sejalan dengan konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu kebijakan Ulil Amri dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi guna mencapai kemaslahatan bersama. Kata kunci: Sengketa Pilkada, Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Actions (login required)

View Item