ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (Studi di KESBANGPOL Provinsi Lampung)

Khumaidi, Irsyad (2023) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (Studi di KESBANGPOL Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Sejak runtuhnya orde baru, banyak ormas baru bermunculan. Ormas menjalankan fungsinya sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan berserikat. Seiring dengan makin banyaknya ormas yang muncul, timbul persoalan, dimana banyak oknum ormas yang melanggar dan membuat kegaduhan ditengah masyarakat. Contoh pelanggaran tersebut diantaranya meliputi adanya bentrok masyarakat sekitar dengan oknum ormas, hingga pemerasan yang dilakukan oleh oknum ormas terhadap masyarakat. Hal ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Dikeluarkannya Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelanggran�pelanggaran yang terjadi di masyarakat membuktikan bahwa kurangnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan ormas. Kesbanpol dalam hal pengawasan ormas menjadi penting karena dalam Permendagri, menjadi salah satu instansi yang berwenang mengawasi jalannya ormas di daerah. Sehingga rumusan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi permandagri Nomor 56 Tahun 2017 oleh Kesbangpol Provinsi Lampung dan bagaimana Fiqh Siyasah memandang permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin mengeksplorasi, menggambarkan dan mendeskripsikan suatu permasalahan di lapangan. Jenis penelitian yang dipilih adalah peneliian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang memprlajari fenomena langsung di tempat objek penelitian. Dimana data yang digunakan adalah primer yang bersumber langsung dari data dilapangan, serta data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari sumber-sumber berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pertama, Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Kesbangpol Provinsi Lampung sudah sangat baik, tetapi masih ada celah bagi oknum ormas untuk melanggar. Tetapi dengan semangat dan konsistensi yang ditunjukkan maka, Peneliti optimis pengawasan akan lebih baik lagi. Kedua, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sudah sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah karena aturan yang di dikeluarkan oleh seorang wazir tafwidl yaitu Menteri Dalam Negeri, untuk pengaturan jalannya aktivitas Organisasi masyarakat di daerah. Sehingga aturan yang dikeluarkan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi semua orang. Sehingga konsep dan aturan yang berlaku berkesesuaian dengan Fiqh Siyasah Tanfidziiyah. Kata Kunci: Pengawasan, Ormas (Organisasi Kemasyarakatan), Kesbangpol Provinsi Lampug

Actions (login required)

View Item