TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

IRFAN, SYAH DWI NANDA (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Desa Labuhan Batin adalah salah satu Desa di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, berdasarkan hal tersebut Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam implementasi program BUMDes melalui Peraturan Menteri Desa PDTT tidak semudah wacana. Pembentukan BUMDes di suatu desa tidaklah mudah masih menemukan beberapa kendala, meski di Kabupaten Mesuji kewajiban mendirikan BUMDes pada tahun 2016 namun nyatanya Desa Labuhan Batin merealisasikannya pada tahun 2021. BUMDes memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh BUMDes, serta masyarakatpun bisa menikmati jasa yang disediakan oleh BUMDes, seperti halnya penyewaan tenda, penyewaan alat transportasi dan beternak hewan unggas seperti bebek. Namun, masih ada masyarakat yang merasakan bahwa masih ada beberapa yang belum bisa didapatkan, seperti penyewaan tenda yang belum semua bisa menikmatinya serta perawatan unggas yang tidak mudah membuat beberapa masyarakat kesulitan hingga mengalami kerugian ketika beberapa unggas banyak yang mati. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: a. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji? b. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa? Penelitian ini bersifat kualitatif serta menggunankan jenis penelitian lapangan (field research) yang data-nya berupa data primer dan sekunder yang diambil dari observasi langsung,wawancara,bahan literatur maupun jurnal dan sumber online yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan Batin serta mengetahui faktor apa saja sebagai penghambat dalam Pengelolaan BUMDes dan pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa masih mengalami hambatan karena banyak faktor salah satunya adalah modal untuk pengembangan BUMDes Labuhan Batin. Kajian siyasah Tanfidziyah memandang keberadaan BUMDes merupakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya yang di dalamnya harus tercipta keadilan dalam diri seorang pemimpin ketika menjalankan tugas sebagai kepala atau pengelola BUMDes. Selanjutnya dalam kajian Siyasah Maliyah, keberadaan BUMDes sudah sesuai dengan konsep islam dimana BUMDes sebagai pengelola keuangan negara. Kata kunci : Fiqh Siyasah, Implementasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Actions (login required)

View Item