DAMPAK PERALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP INDEPENDENSI KPK

RIKTAVIANI, AYU SAFITRI (2023) DAMPAK PERALIHAN STATUS PEGAWAI KPK MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP INDEPENDENSI KPK. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pada tanggal 17 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin yang diubah dari undang-undang tersebut adalah Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara. Eksistensi KPK dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dapat terpengaruh melalui kedudukan KPK yang kini menjadi ―lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun‖. Dalam pemberantasan korupsi jika pegawai KPK beralih status menjadi ASN terdapat hambatan karena KPK menjadi bersifat birokratris dan mudah dikooptasi oleh kepentingan politik (kekuasaan). Hambatan-hambatan yang ditemukan ada pada pasal terkait penindakan, penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah Adanya Alih Status Pegawai Menjadi ASN?, serta Bagaimana Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Ringkasan Pengaturan Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah Adanya Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN. Serta untuk mengetahui Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah Adanya Alih Status Pegawai Menjadi ASN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini penelitian Pustaka (Library Research). Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data akan dianalisa dengan metode analisis studi kasus (case study). Data diolah dengan cara Editing, Organizing, dan Analyzing. Metode Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode analisa berfikir deduktif. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN memiliki dampak signifikan dan kompleks. Dampak negatifnya meliputi pengurangan independensi KPK, potensi risiko dalam penanganan kasus korupsi, konflik kepentingan, serta kurangnya kontribusi positif terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada juga kritik terhadap pengurangan independensi ini. Perubahan status juga berpengaruh pada penegakan hukum, termasuk pemindahan pegawai KPK dan potensi konflik kepentingan. Hal ini bertentangan dengan pentingnya independensi lembaga seperti KPK dalam Islam. Peralihan status pegawai KPK ke ASN juga dianggap tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan KPK, yang muncul karena ketidakmampuan lembaga penegak hukum yang ada. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang terhadap tugas dan fungsi KPK serta efektivitasnya dalam memberantas korupsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam seperti amanah dan keadilan. Kata Kunci : KPK, Independensi, ASN, Alih Status Pegawai KPK. iii ABSTRACT On September 17 2019 the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) passed Law no. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. One of the points that was changed in the law is Article 1 paragraph 6 which states that Corruption Eradication Commission employees are State Civil Apparatus as intended in the laws and regulations concerning State Civil Apparatus. The existence of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement in the field of corruption can be affected by the Corruption Eradication Committee's position which is now a "state institution within the executive power group which in carrying out its duties and authority is independent and free from the influence of any other power". In eradicating corruption, if KPK employees change their status to ASN, there are obstacles because the KPK becomes bureaucratic and is easily co-opted by political interests (power). The obstacles found were in articles related to prosecution, investigations, investigations and wiretapping. The formulation of the problem in this research is: What is the impact of the change in status of KPK employees before and after the change in employee status to ASN?, and what is the impact of the change in status of KPK employees to become state civil servants in terms of Fiqh Siyasah Dusturiyah? The aim of this research is to find out a summary of KPK employee status arrangements before and after the transfer of KPK employee status to ASN. And to find out the impact of the change in KPK employee status before and after the change in employee status to ASN. This study uses a qualitative method. This type of research is library research. The data sources used are primary and secondary data. The data will be analyzed using the case study analysis method. Data is processed by editing, organizing and analyzing. The analysis method in this research uses a deductive thinking analysis method. Based on the analysis carried out, it was concluded that the transition from KPK employee status to ASN had a significant and complex impact. The negative impacts include reducing the independence of the Corruption Eradication Commission, potential risks in handling corruption cases, conflicts of interest, and a lack of positive contributions to the agenda for eradicating corruption in Indonesia. There has also been criticism of this reduction in independence. Changes in status also affect law enforcement, including the transfer of KPK employees and potential conflicts of interest. This contradicts the importance of the independence of institutions such as the Corruption Eradication Committee in Islam. The transfer of KPK employee status to ASN is also considered to be inconsistent with the initial spirit of the formation of the KPK, which emerged due to the incompetence of existing law enforcement agencies. Further evaluation is needed to understand the long-term impact on the duties and functions of the Corruption Eradication Committee and its effectiveness in eradicating corruption in Indonesia, taking into account Islamic principles such as trust and justice. Keywords: KPK, Independence, ASN, Transfer of KPK Employee Status.

Actions (login required)

View Item