PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

DESI, AUDINA (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat untuk mewujudkan sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Dasar hukum yang menjadi acuan pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemilihan kepala daerah memiliki dua tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 penulis melihat masih banyak Alat Peraga Kampanye Pilkada yang masih terpasang pada saat masa tenang. Karena berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2017 pasal 51 tentang kampanye pemilihan menyebutkan bahwa: Kampanye dalam hal ini meliputi pemasangan APK dilaksanakan tiga hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang, masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara dan pada saat masa tenang pasangan calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Hal itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah: Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas waktu dan Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 iii yang melewati batas waktu dan Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada tahun 2020 berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian hasilnya di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas waktu yaitu dilakukan dengan cara pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam pandangan fiqh siyasah tanfidziyah, penegakan hukum yang dilakukan oleh bawaslu kota Bandar Lampung telah sesuai dengan fiqh siyasah tanfidziyah karena Bawaslu telah menerapkan prinsip adil terhadap pasangan calon. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pilkada, Bawaslu, Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Actions (login required)

View Item