TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 PASAL 26 TENTANG TERTIB USAHA PERTERNAKAN (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)

EKA, ISWANDA (2023) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 PASAL 26 TENTANG TERTIB USAHA PERTERNAKAN (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Sistem pemeliharaan hewan ternak terjadi di kecamatan karya penggawa belum terlaksana dengan tertib. Sistem pemeliharaan hewan ternak di kecamatan karya penggawa masih melanggar ketentuan perda nomor 12 tahun 2017 pasal 26 tentang tertib usaha perternakan. Pelanggar terhadap pasal tersebut telah dilakukan, baik oleh pemilik ternak maupun petugas pemerintah. Para peternak sapi maupun kambing telah membiarkan hewan tersebut dijalan raya maupun pinggir pantai padahal sudah semestinya hewan tersebut dikandang dan digembalakan dipadang rumput dengan pengawasan karna setiap Peternak wajib menempatkan hewan ternaknya didalam kandang atau mengembalakannya di padang rumput dengan pengawasan. Karena Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas. Namun demikian bahwa petugas pun telah membiarkan hewan hewan tersebut berkeliaran secara bebas dan tidak optimal melaksanakannya. Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Perda Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam peneitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis data bersifat indukatif/kualitatif. iii Temuan hasil : Perda Nomor 12 tahun 2017 pasal 26 tidak terimplementasi dimasyarakat terkait pemeliharaan hewan ternak alasannya kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap tertib usaha peternakan. Sudah menjadi tradisi budaya masyarakat setempat, kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas pemerintah juga tidak menjalankan tugas sebagai mana tertera dalam pasal 26 bahwa petugas wajib menangkap hewan ternak. Sistem pemeliharaan hewan ternak terjadi di kecamatan karya penggawa belum terlaksana dengan tertib. Sistem pemeliharaan hewan ternak di kecamatan karya penggawa masih melanggar ketentuan perda nomor 12 tahun 2017 pasal 26 tentang tertib usaha perternakan, dan belum berjalan dengan maksimal dengan diberlakunya peraturan daerah bernuansa Islam berdasarkan prinsip Siyasah Dusturiyah hak serta kewajiban negeri serta rakyat,salah satu kemaslahatan umat ialah tiap tindakan ataupun sesuatu kebijaksanaan seseorang pemimpin yang menyangkut hak- hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Supaya tercapainya kebahagiaan hidup jasmani ataupun rohani dan guna mengendalikan tata kehidupan manusia, baik secara orang maupu masyarakat. Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Hewan Ternak

Actions (login required)

View Item